SHARE
Gubernur Kalbar Sutarmidji Pastikan Pendidikan Gratis di Tahun 2019
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 Sutarmidji-Ria Norsan. Foto: Dok. Humas Pemprov Kalbar

JAKARTA – Gubernur Kalbar Sutarmidji memastikan mulai tahun 2019 biaya pendidikan di Kalbar akan digratiskan. Program ini sebagai wujud realisasi saat dirinya berkampanye pada pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu.

“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat SMA/SMK negeri. Kita optimistis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakatnya bisa menikmati semuanya,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji usai dilantik oleh Presiden Jokowi di istana negara Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Selain pendidikan gratis, Sutarmidji juga akan memfokuskan kerjanya pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya jika program teralisasikan dilakukan maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan terdongkrak.

“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, angka kemiskinan yang begitu tinggi, IPM masih diurutan 29. Kita harus mempersiapkan untuk menyusun APBD 2019 supaya visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa menjawab masalah yang ada di Kalbar,” tuturnya.

Lebih jauh Sutarmidji mengatakan bahwa Kalbar wilayah yang sangat luas, satu setengah kali luas Pulau Jawa sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya sekali pun ada moratorium pemekaran.

“Selain pendidikan, IPM dinaikkan. Pemekaran Kapuas Raya juga kita prioritaskan sekali pun ada moratorium pemekaran. Saya optimis,” tandasnya.

Saat ditanyakan oleh awak media terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar, Gubernur Kalbar periode 2013-2023 ini juga mempunyai program agar menekan karhutla yang sering terjadi setiap tahun.

“Untuk kebakaran lahan kalau kita menjalankan Instruksi Presiden dengan membangun sekat kanal dan sumur pompa, maka itu bisa mencegah kebakaran lahan. Gambut itu harus diguyur air begitu banyak. Kalau tidak diguyur banyak air asapnya semakin banyak,” tegasnya.

Dia mengatakan jika ada sekat kanal, tidak akan ada kebakaran sampai ke dalam karena kedalaman gambut di wilayah Kalbar mencapai 9 meter sehingga penanganannya harus betul-betul berkelanjutan. “Jadi, jauh sebelum terjadi karhutla, kita sudah lakukan pencegahan,” kata Sutarmidji.

Berkaitan dengan topografi juga harus ada sehingga jika terjadi karhutla, bisa ditentukan titik yang harus diguyur air. Selama ini tidak ada topografi yang berdampak tidak efisiennya penanganan kebakaran.

Semasa ia menjabat Wali Kota Pontianak, sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwa) terkait karhutla. Jika ada orang dengan sengaja membakar lahan, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun.

“Sedangkan kalau terbakar secara tidak sengaja, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun lantaran pemilik lalai dalam menjaga lahannya. Itu salah satu produk aturan yang saya buat di Kota Pontianak,” pungkasnya.

Wali Kota Pontianak dua periode ini menegaskan bahwa transparansi anggaran itu sangat penting. Masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa saja dan masyarakat bisa ikut mengawasi juga anggaran tersebut baik itu e-Planning, e-Budgeting dan sebagainya harus digunakan.

“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah, bahkan cenderung  membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi percepatan kesejahteraan masyarakat. Saya tidak lakukan itu. Kalau ada hambatan dalam pembahasan APBD,  saya akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan APBD itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik H Sutarmidji, SH,  M.Hum dan Drs H Ria Norsan, MM, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 di Istana Negara. Pada pelantikan periode ini, selain Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, juga dilantik 8 pasang gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak beberapa waktu lalu.

Pelantikan ini berdasarkan petikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/p, hingga 154/p dan Keppres 156/p pertanggal 29 Agustus 2018. Kemudian Keppres dengan Nomor 159/p sampai dengan Keppres Nomor 162/p tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.

Berikut sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia yang dilantik Presiden Joko Widodo:

1) Gubernur Kalbar Sutarmidji dan wakilnya Ria Norsan.

2) Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan wakilnya Sudirman Sulaiman.

3) Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah.

4) Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan wakilnya Lukman Abunawas.

5) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen.

6) Gubernur Bali I Wayan Koster dan wakilnya Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

7) Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Josef Nae Soi.

8) Gubernur Papua Lukas Enembe dan wakilnya Klemen Tinal.

9) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum.

Sementara itu PLH Kepala Biro Humas dan Protokol Kalbar Emi Puterina mengatakan bahwa acara berlangsung dengan lancar dan khitmad. “Seperti biasa acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden,” ujar Emi.

Kemudian prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniwan dan dipandu langsung oleh presiden. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan.

Usai penyematan, Presiden Jokowi dan para tamu undangan memberikan selamat kepada para gubernur dan wakil gubernur terpilih. Yang menarik, kata emi, saat keluar dari areal pelantikan, Bapak Sutarmidji sudah ditunggu oleh pers nasional untuk diwawancarai oleh awak media. “Beliau menjelaskan visi misinya,” pungkasnya. (NAN)