SHARE
IBI Kalbar: 60 Persen Bidan Menumpuk di Kota Pontianak
Caption: Logo Ikatan Bidan Indonesia

PONTIANAK – Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Kalimantan Barat Urai Rosdiana menyatakan bahwa sebaran bidan di Kalbar masih belum merata. Dari total 9.835 anggota IBI Kalbar, sebanyak 60 persen di antaranya masih menumpuk di suatu kawasan tertentu, yaitu di Kota Pontianak.

Urai mengatakan bahwa jumlah bidan sebanyak itu sebetulnya cukup untuk melayani persalinan jika disebar secara merata ke semua daerah. Namun sayangnya, bidan-bidan tersebut memilih untuk menetap di kota dengan bekerja di rumah sakit swasta, membuka praktik sendiri ataupun bekerja di klinik-klinik persalinan. 

“Sekitar 60 persen menumpuk di Kota Pontianak. Sebenarnya sudah cukup, tapi banyak menumpuk di kota. Jadi mereka yang dari daerah yang sekolah bidan tidak mau pulang ke daerahnya. Mungkin sudah terlalu enak di kota kali,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Jumat (26/7/2019). 

Adapun faktor lain yang membuat para bidan merasa berat untuk bertugas di daerah ialah sulitnya mengurusi perizinan membuka praktik bidan secara mandiri. Kebanyakan dari mereka, kata Urai, lebih memilih untuk bekerja di klinik persalinan atau rumah sakit persalinan swasta yang notabene jumlahnya lebih banyak di Kota Pontianak. Syarat bagi bidan supaya bisa bekerja di tempat-tempat tersebut juga tidak serumit mengurusi perizinan membuka praktik bidan secara mandiri, karena mereka hanya perlu melengkapi diri dengan STRB (Surat Tanda Registrasi Bidan) yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Hukum, Penelitian dan Pengembangan Organisasi PP IBI Nunik Endang Sunarsih menyatakan bahwa pihaknya selalu mendorong para bidan supaya mengabdi di daerah. Bukannya tidak ingin mengabdi, Nunik mengatakan bahwa para bidan itu merasa belum mendapat jaminan keselamatan dan keamanan dari pemerintah ketika hendak memutuskan untuk melayani ibu hamil di daerah-daerah. 

“Peran pemerintah daerah menjadi penting dalam memberikan insentif keselamatan, keamanan. Jangan sampai bidan di daerah terpencil, dia masih gadis malam-malam dia dipanggil untuk membantu proses melahirkan, dia datang sendiri lalu adakah jaminan keselamatannya? Ini kan peran pemerintah daerah,” ucapnya. 

Nunik juga menegaskan bahwa bidan yang hendak mengabdi di daerah tidak terlalu merisaukan tentang insentif yang bakal mereka terima. Pernyataan itu dikeluarkan Nunik guna mengklarifikasi anggapan di masyarakat bahwa bidan yang tidak mau bertugas di daerah karena minimnya pemasukan. 

“Kalau soal insentif, saya kira mereka (bidan) tidak begitu mengharapkan lah. Kita itu dari sejak pendidikan bidan memang didoktrin supaya tidak mengutamakan insentif karena itu (membantu proses persalinan) memang tugas kita,” pungkasnya. (NAJ)