SHARE
Satpol PP Kalbar: Kami Bukan Musuh PKL
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesehahteraan Rakyat Setda Kalbar Sri Jamiadati berfoto bersama dengan sejumlah personel Satpol PP se-Kalimantan Barat usai membuka secara resmi Rapat Kerja (raker) Forum Kewaspadaan Deteksi Dini di Kalimantan Barat Tahun 2019. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap kali distigmakan sebagai musuh pedagang kreatif lapangan (PKL). Stigma itu muncul lantaran penertiban yang kerap kali dilakukan oleh personel Satpol PP terhadap para PKL liar di berbagai tempat di seluruh Indonesia.

Merespon stigma tersebut, Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Golda Marganda Putra menegaskan Satpol PP bukanlah musuh PKL. Golda berujar, penertiban yang selama ini dilakukan personel Satpol PP semata-mata menjalankan tugas yang diamanatkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2018, yakni sebagai penegak peraturan daerah, penegak peraturan kepala daerah, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggara perlindungan masyarakat.

“Yang selama ini dikatakan kita ini musuh PKL, sebenarnya bukan. Justru mereka kita tata dengan baik supaya mendapat kepastian hukum. Satpol PP sekarang sudah lebih ramah. Dalam setiap penegakan aturan, kita ada SOP-nya,” katanya saat diwawancarai di Hotel 95, Jalan Imam Bonjol Pontianak, Kamis (24/10/2019).

Golda mengatakan penertiban yang selama ini dilakukan pihaknya juga demi memaksimalkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyebut, sebagian besar PKL liar yang berjualan di sembarang tempat itu tidak berkontribusi terhadap PAD.

“Contoh di RSUD Soedarso itu. Udah rapi sekarang. Kan pengguna jalan baik, PKL juga dapat tempat yang baik. Ada solusi dan berdampak terhadap PAD. Mereka yang liar ini kan tidak menyumbangkan PAD,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Golda juga memaparkan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, Satpol PP Kalbar berhasil mengembalikan 8 aset daerah milik Pemprov Kalbar. Sebanyak 8 aset daerah yang meliputi tanah dan bangunan itu nantinya akan dikembalikan ke negara.

“Beberapa di antaranya rumah jabatan Kadisnaker di Singkawang, rumah jabatan Kadisnaker juga di Sungai Raya Dalam, tanah di Nipah Kuning dan rumah dewan di Jalan Karvin. Besok lagi rencananya penertiban aset tanah di Siantan,” pungkasnya. (NAJ)