SHARE
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesehahteraan Rakyat Setda Kalbar Sri Jamiadati berfoto bersama dengan sejumlah personel Satpol PP se-Kalimantan Barat usai membuka secara resmi Rapat Kerja (raker) Forum Kewaspadaan Deteksi Dini di Kalimantan Barat Tahun 2019. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja (raker) Forum Kewaspadaan Deteksi Dini di Kalimantan Barat Tahun 2019, Kamis (24/10/2019). Raker yang diikuti Kasatpol PP beserta jajarannya dari berbagai kabupaten/kota itu digelar di Hotel 95, Jalan Imam Bonjol Pontianak.

Rapat ini sengaja digelar supaya personel Satpol PP dapat mendeteksi sejak awal potensi terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

“Sebagai penegak perda (peraturan daerah) dan perkada (peraturan kepala daerah), kemudian penyelenggara trantibum (ketentraman dan ketertiban umum) dan linmas (perlindungan masyarakat) itu pertama tidak terlepas dari semua yang OPD kerjakan. Seluruh OPD itu semuanya ada perdanya dan perkadanya,” kata Kasatpol PP Provinsi Kalbar Golda Marganda Purba kepada¬†kalbarupdates.com.

Golda menjelaskan, raker kali ini bukan sekadar seremonial belaka. Lebih dari itu, raker ini juga sekaligus menjadi ajang koordinasi Satpol PP antar kabupaten/kota demi kelancaran ketertiban umum dan memudahkan langkah penegakan hukum.

“Kita koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota supaya seirama, satu langkah demi lancarnya trantibum linmas dan penegakan perda dan perkada,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesehahteraan Rakyat Setda Kalbar Sri Jamiadatin yang turut hadir mewakili Sekda Kalbar mengamini pentingnya rapat kerja seperti ini. Menurut dia, melalui koordinasi seperti inilah Satpol PP kabupaten/kota di Kalbar dapat bertukar informasi dan pengalaman, sehingga nantinya menghasilkan berbagai masukan yang bermanfaat bagi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

“Sharing antar masing-masing Kasatpol PP ini perlu. Wujud sharing yang memang dimungkinkan, ya seperti ini koordinasi. Pengalaman yang sama, mungkin penanganannya belum tentu sama. Sehingga nanti input-input masukan dari rekan-rekan yang lain perlu diperoleh,” imbuhnya.

Raker ini pun diharapkan Sri dapat menghimpun berbagai informasi dan data yang valid berkenaan dengan ATHG. Dengan data serta informasi yang valid, pencegahan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilakukan dengan jauh lebih mudah.

“Tersedianya data dan informasi yang valid diharapkan dapat digunakan sebagai rumusan rencana tindak penyelidikan untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta meminimalisir pelanggaran terhadap perda, perkada dan penanganan bencana di Provinsi Kalimantan Barat,” harapnya.

Melalui kegiatan ini pula, Sri berharap personel Satpol PP dapat bekerja lebih optimal dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Tak hanya itu, Satpol PP juga diharapkannya dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah.

“Provinsi dalam konteks UU 23 Tahun 2014 itu kan pengawasan dan pembinaan. Dalam konteks dia sebagai OPD, dia melakukan hampir sama dengan kabupaten/kota. Tapi dalam konteks provinsi, dia (Satpol PP) itu sebenarnya membina kabupaten/kota. Sehingga, penguatan kepada provinsi dapat dilakukan salah satunya dengan cara seperti ini menyerap informasi, tukar pikiran dan ini perlu dilanjutkan menurut saya,” pungkasnya. (NAJ)