SHARE
Pesta Demokrasi Kalbar Hampir Sempurna

PONTIANAK – Pesta demokrasi serentak yang dilakukan di wilayah Kalimantan Barat baru saja usai. Seluruh masyarakat sudah melakukan pencoblosan demi menentukan pemimpin pilihan mereka lima tahun ke depan.

Dalam menentukan pilihan, masyarakat selalu dipermainkan oleh isu tidak jelas untuk memperlemah setiap calon kompetitor guna menarik dukungan sebanyak-banyaknya dengan tujuan memenangkan pesta ini.

Tidak heran jika pihak kepolisian mengeluarkan hasil survei bahwa Kalbar berada di tingkat dua daerah paling rawan. Dan Bawaslu RI menyatakan Kalbar berada di tingkat tiga daerah paling rawan.

Pihak penyelenggara daerah tidak tinggal diam menanggapi hal tersebut dan bekerja sama dengan para stakeholder, KPU Kalbar, Polda, Bawaslu Kalbar serta Kodam XII Tanjungpura rutin menggelar sosialisasi Pilkada damai.

Respon positif masyarakat pun bermunculan. Banyak organisasi masyarakat maupun mahasiswa yang dengan senang hati ikut mendeklarasikan diri mereka untuk tetap menjaga perdamaian dan persatuan yang ada di Kalbar.

Hasilnya di luar dugaan. Proses pendistribusian logistik hingga pencoblosan berlangsung aman tanpa ada konflik sedikit pun. Bahkan setelah beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat dan memprediksi pemenang, tidak terlihat akan adanya potensi konflik di Kalbar.

Komentar positif pun datang dari mantan Ketua KPU Kalbar, Umy Rifdiyawaty yang mengatakan bahwa masyarakat saat ini semakin sadar akan berlangsungnya proses Pilkada yang aman dan damai.

Alhamdulillah ya, proses pemungutan berlangsung aman dan lancar. Semoga juga sama pada proses penghitungan sehingga berjalan aman dan lancar, dan tentu kita semua menunggu proses rekap perolehan suara resmi melalui rapat pleno KPU Kalbar nantinya,” jelas Umy di Pontianak, Kamis (28/6/2018).

Umy juga menambahkan bahwa kondisi saat ini yang tetap aman dan kondusif merupakan jawaban nyata dari masyarakat Kalbar. Bahwa dengan kebersamaan kita bisa bisa membuktikan bahwa Kalbar aman dan damai. Tidak seperti yang diprediksi sebelumnya.

“Karena Pilkada ini mekanisme konstitusional yang dilakukan secara periodik, jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, silakan menempuh upaya hukum yang telah disediakan oleh undang-undang yang berlaku,” tambahnya. (CRS)