SHARE
Wabah Covid-19, Pemerintah Berlakukan Pengetatan WNA yang Masuk Indonesia
Menlu Retno Marsudi. [Suara.com/Stephanus Aranditio]

Suara.com – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperketat pintu masuk Indonesia dari luar negeri dengan cara menangguhkan kebijakan bebas visa. Penangguhan itu berlaku selama satu bulan ke depan sebagai bentuk meminimalisir penyebaran wabah virus Corona (Covid-19).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan bagi pendatang atau pelancong berstatus warga negara asing (WNA) dari seluruh negara tidak bisa lagi menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival), dan Bebas Visa Diplomatik atau Dinas.

Di sisi lain, bagi WNA yang hendak berkunjung ke Indonesia harus memiliki Visa dari Perwakilan RI sesuai dengan maksud dengan tujuan kunjungan. Ia juga mesti menyertakan sertifikasi bebas Covid-19.

“Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2020).

Adapun peraturan lainnya yakni pendatang ataupun pelancong yang diketahui berkunjung kepada sejumlah negara-negara tertentu dalam waktu 14 hari maka pemerintah tidak akan mengizinkan masuk dan transit. Negara-negara tersebut adalah Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss dan Inggris.

Mekanisme penyeleksian warga negara yang masuk ke Indonesia pun berlanjut sebelum tiba di Bandara Internasional Indonesia. Seluruh pendatang ataupun pelancong wajib mengisi dan menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan (Health Alert Card) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Apabila dalam kartu tersebut tertera ada riwayat perjalanan dari negara-negara yang sudah disebutkan di atas, maka orang tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia.

Kemudian bagi pendatang atau pelancong WNA yang saat ini berada di Indonesia namun masa berlakunya sudah habis, maka ketentuan selanjutnya yang bisa dilakukan ialah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020. Hal serupa juga berlaku bagi pemegang KITAS atau KITAP serta pemegang izin tinggal diplomatik atau dinas yang saat ini tengah berada di luar negeri.

Peraturan Untuk WNI

Mekanisme bagi WNI yang sudah berkunjung ke negara-negara yang sudah disebutkan di atas maka sedianya harus melakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setibanya di tanah air. Kalau dalam pemeriksan itu ditemukan gejala awal Covid-19, maka WNI tersebut harus melakukan observasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah selama 14 hari.

“Apabila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri (self-isolated) selama 14 hari,” tuturnya.

Peraturan tersebut mulai berlaku mulai Jumat , 20 Maret pukul 00.00 WIB. Kebijakan itu bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

Sumber: Suara.com