SHARE
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (15/5/2020). Foto: Dok. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memahami bahwa aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penularan Covid -19 juga berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kondisi ini kemudian memengaruhi aspek sosial lainnya. Hal itulah yang mendorong pemerintah untuk membentuk program Jaring Pengaman Sosial atau Social Safety Net.

“Kita tahu dari pembatasan kegiatan ekonomi sosial menyebabkan banyak sekali masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Mencari nafkah, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Dalam hal ini, sasaran pertama dari program Jaring Pengaman Sosial adalah meningkatkan perlindungan yang terkait dengan program kesehatan. Dengan penanganan di bidang kesehatan ini, pemerintah sangat fokus untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Yang pertama, arah kita dalam menangani dari sisi kesehatan. Ini menjadi kunci kita dari pertama kali menangani dampak Covid. Dengan penanganan di bidang kesehatan ini, pemerintah sangat fokus menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Kemudian juga peralatannya yang memang sejak awal masih cukup terbatas,” jelas Askolani.

Kemudian Pemerintah juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Terhitung hingga bulan April lalu, pemerintah telah mengalokasikan untuk 10 juta rumah tangga penerima PKH, yang selanjutnya akan diberikan dalam waktu tiga bulanan.

Selain PKH, Pemerintah juga menggelontorkan program Kartu Sembako dan penanganan bagi mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bantuan PKH ini yang mulanya masih 15,2 juta akan diperluas lagi hingga 20 juta rumah tangga.

Terlepas dari PKH, Pemerintah juga terus memperbaiki skema Kartu Pra Kerja, sehingga diharapkan masyarakat terdampak PHK bisa mendapatkan bantuan sampai dengan tiga sampai empat bulan untuk bantuan bulanannya.

“Tentunya ini menjadi salah satu paket kebijakan, yang kalau kita lihat, juga menjadi perlindungan sosial-sosial kepada dunia usaha, kepada masyarakat,” kata Askolani.

Kemudian, untuk mencakup lebih luas bantuan kepada masyarakat, pemerintah juga menambahkan 9 juta lagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan penambahan dari bantuan perlindungan sosial yang sudah ada saat ini.

Askolani mengatakan, Dana Desa juga dialihkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat desa, yang kemudian tidak bisa mendapatkan manfaat dari pada program perlindungan sosial.

“Pengalokasian Dana Desa dalam bentuk BLT ini tentunya untuk mengisi kekurangan. Artinya jangan sampai ada masyarakat di desa yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan sembako. Jadi mereka dapat bantuan yang sama jenisnya, dalam bentuk BLT Desa,” ujarnya.

Adapun selanjutnya, untuk mengurangi beban konsumsi masyarakat sebagai dampak dari Covid ini, Pemerintah juga memberikan keringanan tarif listrik. Keringanan listrik yang dilakukan pemerintah sejak bulan April ini telah dilakukan khususnya untuk rumah tangga pelanggan 450 VA, dan 900 VA.

“Untuk 450 VA sepenuhnya mendapatkan pembebasan biaya 100 persen. Sedangkan, untuk yang 900 VA mendapatkan diskon daripada 50 persen daripada bill tagihan bulanannya,” terang Askolani.

Jika dilihat manfaat daripada pemberian Jaring Pengaman Sosial tersebut, hal itu sekaligus merupakan bentuk kompensasi yang diberikan atas konsistensi Pemerintah dalam membatasi kegiatan masyarakat, agar tidak keluar dari rumah sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah.

“Kita konsisten dengan membatasi kegiatan masyarakat, supaya tidak keluar dari rumah. Kemudian juga terpaksa kita membatasi kegiatan dunia usaha. Maka kompensasi ini adalah bentuk bantuan yang diberikan bulanan, untuk mengurangi dan meningkatkan daya beli kepada masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini menjadi tujuan kita,” pungkas Askolani. (R-1)