SHARE
PGRI Diharap Ikut Membantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kubu Raya

SUNGAI RAYA – Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo mengharapkan peran Persatuan Guu Republik Indonesia (PGRI) dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kubu Raya. Hal itu diungkapkan Sujiwo ketika membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) Kubu Raya, Sabtu (13/7/2019). 

“Bagaimana membangun kerja sama soliditas di PGRI itu sendiri yang bermuara akhir berkualitasnya pendidikan di Kubu Raya. Pendidikan ini sangat penting karena salah satu institusi yang diamanatkan oleh konstitusi dianggarkan mininum 20 persen adalah pendidikan. Sama kesehatan juga, tapi besarannya pendidikan,” ujarnya di Hotel Dangau, Jalan Arteri Supadio Sungai Raya. 

Sujiwo mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di tanah air cenderung menurun jika dibandingkan dengan masa-masa orde baru. Ia beralasan bahwa pada masa orde baru pendidikan di Indonesia menjadi kiblat bagi negara-negara lain di antero Asia. 

“Harus kita akui secara jujur putra-putra bangsa sekarang bangga kalau kuliah di Singapura, Kuala Lumpur atau negara-negara lain. Dulu ada yang dihitung oleh negara-negara lain terhadap kita,” timpalnya. 

Di tempat yang sama, mantan Ketua DPRD Kubu Raya itu turut membenarkan PGRI atas kritik yang dilontarkan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dua kebijakan yang dikritik Sujiwo sehingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat ialah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi dan penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 

“Ada kebijakan-kebijakan di pusat itu yang nyeleneh. Contohnya zonasi yang lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Akhirnya gaduh kan. Termasuk juga penerapan ujian nasional berbasis komputer. Ketika diterapkan di daerah pelosok yang tidak ada sinyal, kemudian infrastrukturnya berupa komputer, laptop tidak ada ini juga masalah,” tukasnya. 

Ke depan, sambung Sujiwo, PGRI mestinya mampu lebih eksis agar bisa memengaruhi Kemendikbud dalam pengambilan kebijakan. 

“Peran PGRI ke depan harus lebih kuat dan eksis sehingga bisa bergaining kebijakan terhadap siapapun yang memegang jabatan di kementerian (pendidikan) itu,” tutupnya. (NAJ)