SHARE
Nasdem Kubu Raya Usul Kenaikan Nominal Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan

SUNGAI RAYA – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kubu Raya K.H. Hanafi mengusulkan kepada Pemkab Kubu Raya agar meningkatkan nominal bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan keagamaan. Hanafi menganggap, besaran nominal bantuan yang diberikan pada tahun 2019 lalu terlalu sedikit, sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga pendidikan keagamaan.

“Kemarin saya lihat volumenya itu (bantuan) Rp10 jutaan. Bukan berarti tidak mau Rp10 juta itu, tetapi zaman sekarang nominal sebesar itu tidak menyelesaikan masalah. SPJ-nya gimana. Mau bikin penambahan gedung itu tidak bisa. Untuk gaji honorer kan bisa diambikan dari BOS,” ujarnya saat diwawancarai via telepon, Rabu (15/1/2020).

Legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B itu juga mengusulkan agar Pemkab Kubu Raya tidak menyamaratakan nominal bantuan kepada semua lembaga pendidikan. Sebab kata dia, lembaga-lembaga pendidikan tentu memiliki tingkat persoalan yang berbeda-berbeda sehingga perlu telaah lebih lanjut agar bantuan yang diberikan itu benar-benar bisa membantu menyelesaikan persoalan.

“Kalau tidak cukup dananya, jangan dipukul rata. Misalnya tahun kemarin 30 lembaga ponpes yang dapat. Tahun ini lagi berapa, gitu. Jadi, bertahap biar volumenya bisa meningkat. Itu yang saya minta supaya volume anggarannya dinaikkan walaupun misalnya penerima bansos itu tidak sebanyak yang sekarang,” jelasnya.

Hanafi juga mengkritik waktu penyaluran bantuan yang dilakukan di akhir tahun anggaran. Karena terlalu mepet dengan tutup tahun, kata dia, akibatnya banyak didapati bantuan yang tidak bisa dicairkan. Oleh sebab itu, dirinya pun berharap agar lembaga-lembaga pendidikan yang gagal mencairkan bantuannya di tahun lalu, diprioritaskan untuk menerima bantuan pada tahun 2020 ini.

“Banyak saya dengar dari lembaga pendidikan itu yang tidak sanggup menyelesaikan administrasinya sehingga tidak dapat dicairkan dana itu. Kurang tahu juga jumlahnya, tetapi intinya ada. Oleh karena itu, yang tidak bisa cair yang kemarin itu (tahun 2019), saya minta diprioritaskan di tahun 2020. Kasihan mereka namanya sudah tercantum, tetapi karena tidak berpengalaman, tahu-tahu dapat bantuan itu lalu tidak bisa menyelesaikan administrasi. Makanya, saya usul untuk anggaran 2020 jangan di akhir tahun penyalurannya. Kemarin banyak yang tidak tahu informasinya kalau mereka dapat bantuan, akhirnya kita pun ikut menyosialisasikan,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan bahwa minimnya nominal bantuan yang diberikan lantaran jumlah lembaga pendidikan keagamaan di Kubu Raya yang sangat banyak. Oleh karenanya, Pemkab Kubu Raya lebih memilih menyebar secara merata bantuan tersebut agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar lembaga pendidikan keagamaan.

“Karena jumlahnya banyak. Pesantren kita dan sekolah-sekolah keagamaan kita itu banyak, makanya sedikit. Kita bagi ratalah. Jangan lihat nominalnya, tapi sebarannya lehih penting. Rasa keadilan lebih penting karena kalau kita tumpuk hanya di beberapa pesantren nanti malah menimbulkan kecemburuan sosial,” imbuhnya.

Menyangkut waktu penyaluran bantuan di tahun 2019 lalu yang terlalu mepet dengan akhir tahun, Muda memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang di tahun 2020 ini. Ia berjanji, di tahun 2020 ini bantuan sudah bisa disalurkan pada triwulan III atau sekitar bulan Juli – September. (NAJ)