SHARE
Gergaji Tumpul di Belantara
Usman, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya berjalan di atas rel bekas untuk mengeluarkan kayu-kayu hasil perambahan dari Hutan Desa Kalibandung. (MAN/kalbarupdates.com)

SUNGAI RAYA – Matahari tepat di ujung kepala. Terik, tapi Usman mantap melangkahkan kaki dari rumah menuju motor air yang sudah tersandar di dermaga, 50 meter dari rumahnya. Hari itu, ia akan ke lokasi eks perambahan hutan di Hutan Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (17/10/2020).

Usman (45) adalah warga asli Desa Kalibandung. Dia baru dua tahun terakhir ini kembali  ke desa. Anak istri ditinggal, mencari nafkah di tengah belantara dengan gergaji mesin di tangannya.

Tapi itu dulu. Kini mata gergaji itu sudah tumpul, disimpannya baik-baik dalam gudang belakang rumah yang sempat hilang di dalam hutan. Piawai tarik ulur mesin pemotong kayu tak pernah lagi ia pakai.

“Kalau dipikir-pikir saya belum nyangka bisa jadi penggerak LPHD. Apalagi ingat-ingat kerja saya dulu,” kata dia.

Singkatan yang baru saja Usman sebut itu kepanjangan dari Lembaga Pengelola Hutan Desa. Dua tahun lalu, ia ditunjuk sebagai ketuanya. Memimpin 20-an anggota yang semuanya dari masyarakat sekitar.

Tentu, tak hanya itu tugas Usman. Ia punya tanggung jawab untuk merawat, menumbuhkan kembali hutan-hutan yang menyisakan tunggul akibat aktivitas illegal logging di Hutan Desa. Semua tugas dan kewajiban itu tertulis dalam SK LPHD yang diterbitkan Kepala Desa Kalibandung.

Puntung rokok masih melekat di antara sela jari telunjuk dan tengah tangan kanan. Dibiarkannya menyala begitu saja. Ingatan Usman jauh mundur ke belakangm tepat di pengujung tahun 1999.

“Waktu itu bos mencari pekerja,” kata Usman bercerita bagaimana awal ia menjadi bagian dari perambah hutan dari salah satu cukong besar di desanya.

Riwayat pendidikan Usman hanya sampai pada bangku sekolah dasar. Tentu ijazah itu tidak dipakai, sang bos hanya butuh otot Usman untuk menebang kayu mentangor, meranti, jelutung, semperat, geronjong, terentang, ubah, gelam, dan mabang.

Sebelum berangkat, ia dibekali uang Rp300 ribu. Tapi bukan bagian dari gaji, melainkan pinjaman. Satu bulan bahkan 40 hari setelah ia keluar dari hutan dengan berbagai jenis kayu yang ia tebang, uang itu akan dipotong sesuai hitung-hitungan sang bos.

Bos menggajinya menggunakan sistem kubikasi. Satu kubik biasanya terdiri dari tiga sampai empat batang kayu dengan panjang empat meter dan dibayar sebesar Rp75.000. Dalam sebulan paling banyak hanya sekitar 30 kubik saja yang mampu ia bawa.

Kayu-kayu itu harus ia keluarkan dari hutan menggunakan gerobak. Didorongnya di atas rel yang ia buat pakai papan dan kayu bekas agar roda bisa berputar dengan baik. Tapi namanya juga hutan, tentu tidak mudah mendorong gerobak itu apalagi jarak yang ditempuh berkilo-kilo meter jauhnya dari tempat penumpukan kayu.

Usman sadar dengan tenaga yang ia kuras dan gaji yang ia terima sebetulnya tidak sebanding. Walaupun beras dan sayur di rumah tidak perlu lagi beli. Ia punya sepetak sawah yang ia dan istrinya usahakan. Tapi ada kebutuhan lain yang harus ia penuhi, apalagi saat itu istri tengah mengandung besar.

“Dulu serba sulit walaupun beras dan sayur tidak perlu beli, tapi kita masyarakat butuh uang untuk beli kebutuhan lain,” ujarnya.

Setahun kemudian Usman mau tidak mau harus berhenti. Ia menunjukkan koloid di ujung mata kaki kanannya. Suatu hari mesin sinso lepas dari tangan. Mata gergaji tak sengaja menggesek kakinya. Lukanya menganga.

Pekerja satu lokasi menggotong dan mendorongnya pakai gerobak kayu menuju rumah bidan kampong. Tentu jarak yang tak main-main dari lokasi itu. Daun pasak bumi disumpal dekat luka yang menganga tadi, berharap pendarahan bisa berhenti. Tapi darah tetap menetes, muka Usman pucat tapi dia pura-pura kuat.

“Sepuluh jahitan. Mau nangis tapi malu sama kawan,” kata dia.

Nasib Usman cukup beruntung. Biaya pengobatan ditalangi oleh bos. Usai sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali, tapi Usman meyakinkan diri untuk tidak balik lagi ke dalam hutan. Ia kemudian banting setir jadi pekerja tetap musiman pemanjat langsat di daerah Sungai Raya Dalam, Pontianak.

Dari tahun 2000 sampai 2003 pekerjaan itu ia tekuni. Gaji dihitung berdasarkan keranjang muatan penuh langsat. Satu keranjang dibayar Rp25 ribu. Dari hasil manjat sejak jam 10 pagi sampai tiga sore, Usman biasanya bisa mengumpulkan empat keranjang.

Merasa bosan, Usman kemudian berganti kerjaan lagi. Kali ini ia balik ambil bagian dari illegal loging, tapi sebagai pekerja sawmill skala besar di Durian Sebatang, wilayah Kabupaten Kayong Utara. Jauh dari kampung halaman, Usman tinggal di mess yang disiapkan pemilik sawmill. Bahkan dapat asuransi kerja. Cuma urusan makan saja yang ia tanggung sendiri.

Baru dua tahun berjalan, Usman kemudian berhenti dari perusahaan milik orang Korea tersebut. “Kebetulan waktu itu perusaaan pernah disegel polisi,” ungkapnya.

Dua tahun kemudian Usman menasbihkan diri di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Areal konsesinya membentang di tiga desa di Kecamatan Terentang, Kebupaten Kubu Raya. Ia ditunjuk bos menjadi kepala pengawas lapangan. Mulai dari land clearing sampai penanaman bibit sawit ia awasi.

“Gaji pokok dulu hanya Rp1.050.000. Ditambah uang makan Rp7.200, tinggal di mes dan dapat tunjangan kesehatan,” ungkap Usman.

Namun, jabatan ini hanya dijadikan Usman sebagai batu loncatan. Saat itu ia mengejar posisi yang lebih strategis, sebagai kepala surveyor. Tapi di lain perusahaan. Kali ini gaji pokok dua kali lipat. Dapat tunjangan sparepart kendaraan Rp600 ribu, uang makan Rp14.000. “Total sekitar Rp5 jutaan,” katanya.

Tahun 2014, ia kemudian bergabung di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat berat dan perdagangan. Gaji yang ia dapat semakin besar. Rp4.700.000. belum termasuk tunjangan-tunjangan pekerja.

Inilah titik akhir perjalanan Usman sebelum ia banting setir untuk mengabdi di Hutan Desa Kalibandung. Ia dipecat karena mengaku beda pendapat dengan bos.

Dia bercerita, kala itu ia baru dua bulanan balik lagi ke desa. Dua bulan tidak ada pekerjaan yang bisa menyalakan api kompor di dapur. Usman bingung hingga suatu hari ia tak sengaja melintas di depan kantor desa.

“Waktu itu seingat saya lagi ramai, kayak ada rapat. Saya coba masuk, ingin lihat-lihat tapi disuruh duduk juga di sana,” jelas Usman.

Pertemuan di kantor desa itu berlangsung cukup lama. Diskusi panjang yang tentu tidak dipahami Usman. Tiba-tiba akhir sesi ada pemilihan ketua, tapi Usman mengaku tidak tahu ketua apa yang dipilih masyarakat saat itu.

“Tiba-tiba masyarakat langsung nunjuk saya jadi ketua. Ternyata ketua LPHD, tapi saya tidak tau apa itu LPHD, apa kerjanya. Pokoknya tidak tahu apa-apalah,” ujarnya.

Ternyata, masyarakat mempercayai Usman karena pengalaman dia yang pernah bekerja di bidang kayu. Menurut masyarakat pengalaman Usman berkorelasi dengan urusan restorasi dan perawatan hutan desa.

“Tapi saya pikir, masyarakat ini kayak tidak tahu kalau saya dulu mantan pelaku illegal logging,” tutupnya sambil tertawa kecil.

Hak Pengelola Hutan Desa

Hutan Desa Kalibandung merupakan bagian dari skema percepatan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tenurialnya berbentuk Surat Keputusan Hak Pengelola Hutan Desa (HPHD). Diharapkan dari penetapan dapat meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya di sekitar desa.

SK HPHD Desa Kalibandung diterbitkan tahun 2018 lalu dengan nomor SK.4679/MENLHK-PSKL/PSL.0/7/2018 seluasan lebih kurang 7.255 hektar yang berada pada kawasan Hutan Lindung seluas lebih kurang 3.147 hektar, dan, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas lebih kurang 4.108 hektar.

Usman bersama anggota LPHD dua tahun terakhir ini sudah beberapa kali melakukan patroli di sekitar kawasan Hutan Desa. Berbagai potensi di dalam hutan ini teridentifikasi. Mulai dari tanaman obat-obatan, madu, kayu yang dilindungi, bahkan hewan yang populasinya hampir mendekati kelangkaan.

“Di hutan ini habitatnya orangutan, bahkan jenis yang sulit ditemukan di tempat lain. Ada juga bekantan, beruang, monyet ekor panjang, burung-burung yang dilindungi,” ungkap Usman.

Namun, keberadaan flora dan fauna di Hutan Desa terancam keberadaannya. Illegal logging masih beraktivitas di lokasi ini. Tutupan hutan sedikit demi sedikit terbuka. Sembari melakukan patroli, Usman juga membuat program restorasi di LPHD.

42 hektar target Usman yang harus direstorasi dengan kapasitas 24 ribu bibit. Seluruhnya masuk dalam kawasan Hutan Lindung di lokasi Hutan Desa. Kata Usman, lokasi ini merupakan bekas eks ilegal logging dan eks penyerobotan oleh salah satu perusahaan sawit di sana.

Program restorasi itu baru saja berjalan beberapa minggu terakhir ini. Tahap pertama terget penanaman sebanyak dua ribu bibit. Selain sebagai upaya merawat keanekaragaman hayati, program ini juga harus memberi manfaat kepada masyarakat.

“Kita minta masyarakat yang cari bibitnya di dalam hutan. Nanti setiap bibit kita hargai Rp700,” tutupnya.

Kepala Desa Kalibandung Sanhaji mengaku memang saat ini belum nampak dampak ekonomi dari Hutan Desa bagi masyarakatnya. Namun, dengan adanya SK tersebut, kata dia paling tidak dapat memberi kehidupan bagi flora dan fauna di sana.

“Minimal itu sajalah dulu, sembari kita membenahi apa yang harus kita buat dalam Hutan Desa ini agar bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat,” tuturnya. (MAN)