SHARE
Aparat gabungan Gakkum KLHK-Polda Kalbar saat mengamankan barang bukti hasil kejahatan kehutanan di lokasi sawmill Insan Mandiri, Jalan Siduk – Nanga Tayap, Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Foto: Dok Gakkum KLHK

KETAPANG – Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Korwas Ditreskrimsus Polda Kalbar menangkap seorang cukong perambahan kayu ilegal di Kabupaten Kayong Utara, Kamis (19/10/2020).

Pelaku berinisial ARP (41) itu ditangkap bersama barang bukti berupa satu unit mesin pengolah kayu di sawmill miliknya bernama Insan Mandiri di Jalan Siduk – Nanga Tayap, Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan kepemilikan dan pengolahan kayu ilegal di lokasi sawmill tersebut.

“Berangkat dari ini kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Gakkum KLHK Kalimantan,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi sawmill, ARP tidak dapat menunjukan izin primer pengolahan hasil hutan kayu kepada petugas. Di lokasi ini juga ditemukan kayu olahan tanpa dokumen serta satu unit mesin pengolah kayu.

“Selanjutnya, pelaku dan barang bukti diamankan di Kantor Balai Taman Nasional Gunung Palung untuk proses hukum lebih lanjut. Namun penyidik Balai Gakkum masih terus mendalami aktor intelektual dan mencari pelaku lainnya yang terlibat dalam kepemilikan dan pengolahan kayu ilegal di Kabupaten Ketapang,” jelas Sustyo.

Kata Sustyo, operasi peredaran hasil hutan ilegal ini merupakan komitmen dan konsistensi Kementerian LHK dalam menjaga keutuhan kawasan hutan dan menjaga hak-hak negara atas hasil hutan.
Keberhasilan penanganan kasus ini, kata dia tak lain berkat kerja sama dan sinergitas yang baik antara Balai Gakkum KLHK Kalimantan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, dan Polda Kalbar.

Atas perbuatannya, ARP dijerat dengan Pasal 83 ayat 1 huruf b dan atau pasal 87 ayat (1) huruf b dan atau pasal 87 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta pidana denda paling banyak Rp2,5 miliar. (*/MAN)