SHARE
Bupati Kubu Raya bersama Branch Manager PT Pertamina Wilayah Kalbarteng yang diwakili Kepala Depot Pengisian Pesawat Udara Supadio menyerahkan tabung gas elpiji nonsubsidi secara simbolis kepada salah satu ASN. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

SUNGAI RAYA– Bupati Kubu Raya mengeluarkan imbauan kepada ASN di seluruh wilayah Kubu Raya untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi. Sebagai gantinya, ASN diwajibkan untuk menggunakan elpiji nonsubsidi kemasan 5,5 kilogram. 

Larangan itu dituangkan Bupati dalam imbauan nomor 510/1354/DKUMPP-D/2019 tertanggal 8 Juli 2019. Bukan hanya ASN, larangan itu juga berlaku bagi para personel TNI, Polri dan pegawai BUMN yang berdomisili di Kubu Raya. Dalam imbauan tersebut, pelarangan juga diberlakukan bagi para pelaku usaha kuliner seperti restoran dan rumah makan, usaha pertanian, usaha peternakan dan unit usaha lainnya yang tidak tergolong ke dalam usaha kecil menengah (UKM). 

Bupati Kubu Raya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan guna menjamin hak keluarga miskin dalam menggunakan elpiji bersubsidi. Sebagaimana diketahui, terang dia, penggunaan elpiji kemasan 3 kilogram itu memang hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin yang berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta atau bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. 

“Sudah pasti kalau ASN secara penghasilan tidak termasuk kategori berpenghasilan rendah. Jadi kalau gunakan elpiji 3 kilo, ya melanggar. Kita juga membangun rasa malu dululah karena kalau mereka menggunakan elpiji 3 kilo artinya menutup peluang bagi yang miskin,” ujar Muda seusai memimpin rapat bersama PT Pertamina Wilayah Kalbarteng di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya, Kamis (11/7/2019). 

Muda menambahkan bahwa pelarangan ini mulai diberlakukan pada tanggal 11 Juli 2019. Bagi ASN yang melanggar ketentuan ini, Ia tak akan segan-segan memberikan teguran bahkan menjatuhkan sanksi administratif. 

Imbauan Bupati Kubu Raya ini pun mendapat respon positif dari ASN, salah satunya ialah Junaidi. Camat Batu Ampar ini mengharapkan agar kebijakan tersebut dapat menjadi pengurai masalah kelangkaan gas elpiji yang kerap terjadi di wilayah yang dipimpinnya. Junaidi juga berharap agar PT Pertamina menyediakan pangkalan elpiji nonsubsidi di wilayah Kecamatan Batu Ampar supaya memudahkan ASN dalam menjangkau elpiji kemasan 5,5 kilogram tersebut.

“Kami menyambut baik terobosan dari pak bupati karena sebetulnya ini yang ditunggu-tunggu karena kalau di tempat kami memang sudah menjadi masalah yang cukup krusial. Dengan langkah ini ada pembagian jatah lebih baik terutama masyarakat tidak mampu. Penyalur harus juga menyiapkan barangnya. Kita terus terang siap membeli kalau sudah tersedia,” ucapnya. 

Junaidi menuturkan bahwa dirinya akan mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan rentang kendali antar wilayah di Kubu Raya sebelum menentukan harga eceran tertinggi (HET) elpiji nonsubsidi ini. Sebab kata, dia, HET elpiji yang selama ini mengacu pada Surat Keputusan Gubernur sudah tidak lagi relevan karena kurang memperhatikan biaya angkut.

Sementara itu, Branch Manager PT Pertamina Wilayah Kalbarteng yang diwakili Kepala Depot Pengisian Pesawat Udara Supadio Heri Ashari mengatakan bahwa pihaknya sudah menyediakan 500 tabung gas elpiji nonsubsidi bagi ASN di wilayah Kubu Raya. ASN juga tidak perlu membeli tabung gas elpiji nonsubsidi kemasan 5,5 kilogram karena cukup dengan menukarkan 2 buah tabung gas bersubsidi ukuran 3 kilogram ke agen-agen penyalur yang sudah ditentukan. (NAJ)