SHARE
Aktivis Peduli Lingkungan Soroti Program Kota Pusaka Singkawang
Para aktivis peduli lingkungan Kota Singkawang saat menggelar diskusi terkait pembangunan gapura di badan Sungai Singkawang. Foto: Dok. Forum Sungai Kota Singkawang

SINGKAWANG – Para aktivis peduli lingkungan Kota Singkawang menyoroti Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Singkawang yang menelan dana hingga Rp13 miliar.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Singkawang Agus Priyatnomengatakan pekerjaan ini dikelola Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, dengan menggunakan APBN.

Para aktivis menyoroti pembangunan gapura di badan Sungai Singkawang. “kaki gapura tersebut benar-benar menggunakan badan sungai, bukan sempadan atau tepiannya,” kata Dekki Armadani, perwakilan aktivis dalam siaran pers, Rabu (27/11/2019).

Menurut Dekki, pada awalnya di sekitar pekerjaan ini tidak ada sama sekali pemasangan plang informasi mengenai pekerjaan konstruksi. Setelah mendapat kritikan di media sosial dan mulai mendapat perhatian masyarakat barulah plang informasi kegiatan dipasang.

Saat diskusi publik yang dihadiri beberapa dinas dan wakil ketua DPRD Kota Singakawangkata Dekki, permasalahan ini juga sudah disampaikan. “Pemerintah Kota Singkawang sepertinya tidak peduli dengan aspek lingkungan dalam implementasi fisik P3KP Kota Singkawang,” cetusnya.

Dekki mengimbau Pemerintah Kota Singkawang tidak boleh mengabaikan fungsi pengawasan lingkungan hidup, seperti tertuang dalam UU PPLH No 32 tahun 2009. Bahkan jika terbukti mengabaikan fungsi pengawasan lingkungan hidup maka ada sanksi pidananya.

Saat ini, kata Dekki, pihaknya sedang membentuk Forum Sungai Kota Singkawang. Ini dimaksudkan untuk menghimpun para aktivis yang punya kepedulian terhadap Sungai Singkawang.

“Ini momentum tepat untuk melaksanakan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sesuai amanat undang-undang itu, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata,” kuncinya. (*/R-1)