SHARE
Undang-Undang Perlindungan Anak Harus Disebarluaskan
Ilustrasi

PONTIANAK – Dugaan penganiayaan terhadap anak kembali terjadi di Kalimantan Barat. Kali ini, dugaan penganiayaan terjadi di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan diduga dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Korban dugaan penganiayaan ini bahkan harus meregang nyawa.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat turut menyoroti kasus ini. KPPAD bahkan langsung mendatangi Kapolres Kubu Raya guna menanyakan progres perkembangan penanganan dugaan perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tiri korban tersebut.

Terkait dengan semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Barat, Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak berasumsi bahwa hal itu terjadi lantaran pengetahuan masyarakat akan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak masih rendah. Padahal, kata dia, sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur secara ketat tentang perlindungan terhadap anak. Karenanya, Ia mendorong agar semua pihak ikut membantu menyebarluaskan informasi mengenai aturan hukum tersebut agar tingkat kekerasan terhadap anak dapat ditekan.

“Harus ada sosialisasi bagaimana caranya tingkat kekerasan terhadap anak ini berkurang. Harus gencar sosialisasi terutama untuk pembelajaran, pengetahuan terhadap hukum itu harus diberi tahu kepada masyarakat. Bagaimana caranya memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini sangat ketat. Tidak bisa dibuat seperti tarik menarik tali. Tidak bisa dinegosiasi karena namanya di sini kan lex specialis dalam undang-undang. Ini istimewa,” ucapnya saat dimintai pendapat di Pontianak, Jumat (10/1/2020).

Lantaran dugaan penganiayaan terhadap anak ini terjadi di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Eka pun turut menyoroti kasus kekerasan lain yang cukup menonjol di Kubu Raya, yaitu kekerasan seksual. Berdasarkan laporan yang diterima KPPAD Kalbar, Kubu Raya merupakan daerah tertinggi kedua dalam kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual. Posisi Kubu Raya berada tepat di bawah Kota Pontianak dan satu tingkat di atas Kabupaten Sambas. Berkenaan dengan pencegahan terhadap kekerasan tersebut, Eka berpendapat bahwa anak-anak harus ditanamkan pendidikan seks sejak dini agar mereka mampu memproteksi dirinya.

“Pendidikan seks sejak dini harus ditanamkan dan diketahui juga oleh anak-anak. Mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian yang boleh dipegang, siapa saja yang boleh meraba dan sebagainya. Nah, mereka (anak-anak) harus tahu bahwa yang boleh meraba bagian tertentunya itu adalah ibu kandungnya dan dokter yang berkepentingan melakukan tindakan medis,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPPAD Kalbar ini tak lupa menyampaikan kepada khalayak bahwa tugas melindungi dan mengawasi anak-anak merupakan tugas semua elemen masyarakat. Ia lalu menekankan pentingnya penyatuan komitmen semua pihak agar kasus kekerasan terhadap anak benar-benar bisa dicegah.

“Anak-anak ini amanah bangsa, jadi kita jangan buat seperti retorika bahwa kalau ada permasalahan terhadap anak ini bukan hanya suatu daerah yang bertanggung jawab, tetapi jadikanlah tanggung jawab kita semua. Bagaimana anak ini bermasalah di lingkungan keluarga, tanggung jawabnya terhadap keluarga. Anak ini bermasalah di lingkungan sekolah, tanggung jawab sekolah. Anak ini bermasalah di lingkungan masyarakat, tanggung jawabnya masyarakat. Jadi anak yang tumbuh dari tiga lingkungan ini harus kita jadikan satu persepsi bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi. Harus ada pengawasan dari pihak keluarga, sekolah dan lingkungan,” tuturnya.

“Pemerintah dititipkan amanah yang luar biasa besar dari masyarakat. Tentunya mereka harus berkontribusi sangat besar pula kepada masyarakat, yang salah satunya adalah amanah dalam melindungi hak anak. Terutama, dalam penyelenggaraan perlindungan anak harus dipenuhi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. KPPAD, Dinas Sosial, Dinas PPA, dan beberapa SKPD terkait harus bersinergi, harus menguatkan koordinasi dan konfirmasi serta bersama-sama berkomitmen dalam pelaksanaan perlindungan anak,” tandasnya. (NAJ)