SHARE
Tengkawang Kalbar Belum Terdaftar di Ditjen HKI
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melansir bahwa tengkawang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Padahal, tumbuhan yang masuk dalam genus shorea atau meranti ini terbilang khas di Kalbar dan memiliki potensi ekonomi yang terbilang sangat tinggi.

Pada penandatanganan nota kesepakatan tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalbar dan Nota Kesepakatan tentang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyayangkan tengkawang hingga sekarang belum didaftakan ke HAKI.

“Tengkawang itu hasil pertanian asli Kalbar harus memiliki Hak Kekayaan Intelektual, apalagi hanya bisa tumbuh di Kalbar saja,” kata Sutarmidji di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (26/10/2020).

Bukan hanya itu, buah durian asli Kalbar yang memiliki 12 varietas unggulan, burung enggang, kemudian tenun kalengkang pun bernasib sama.

Menurut Sutarmidji, HKI bukan hanya perihal legalitas produk melainkan juga sebagai upaya peningkatan daya saing masyarakat untuk pembangunan daerah, pengakuan hasil karya, dan upaya melindungi dan melestarikan produk Kalbar. “Ini hak intelektualnya harus didaftarkan supaya terlindungi dan kita lestarikan,” tegasnya.

Dia menyebut, di Kalbar sebetulnya masih banyak hasil karya masyarakat yang masih belum terdaftar sebagai pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Baik dari sektor pertanian, teknologi, makanan, maupun karya seni.

Berangkat dari itu, ia menegaskan akan mendorong dan mensosialisasikan serta mendaftarkan produk-produk karya masyarakat Kalbar. “Kita akan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektualnya dan mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual daerah,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalbar, Pramella Yunidar Pasaribu. Pramella menyebut nota kesepakatan ini mendorong peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat di Kalbar, utamanya melalui Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam pandangan Pramella, kesepakatan ini adalah bentuk dari sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kanwil Kemenkumham Kalbar. Apalagi dalam hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai bentuk kerja samanya, Kanwil Kemenkumham telah merancang sebuah aplikasi yang dinamai SIAMORA. Ini merupakan pengembangan layanan aplikasi dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi atas proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di seluruh Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui aplikasi ini, nantinya pemerintah daerah dapat memantau sudah sampai pada tahapan mana pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

“Saya harap ke depan kita bersinergi dalam mendorong masyarakat dan berupaya mendukung Peningkatan Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai salah satu tupoksi kami dalam mengemban tanggung jawab bersama di bidang Kekayaan Intelektual di Kalbar,” tutupnya. (MAN)