SHARE
Tahapan Pilkada Serentak Harus Sesuai Protokol Kesehatan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalbar mengingatkan jajaran penyelenggara Pemilu agar seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tujuh kabupaten di Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengatakan seluruh tahapan Pilkada serentak harus sesuai protokol kesehatan,” pinta Norsan saat menghadiri FGD Membangun Etika Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru yang di Gelar DPW LDII Kalbar di Hotel Golden Tulip, , Selasa (28/7/2020).

Mantan Bupati Mempawah ini juga berharap semua pihak harus saling bekerja sama untuk mensosialisasikan bagaimana cara menyelenggarakan Pilkada ini supaya bisa sukses dan kita semua bisa menjalankannya dengan baik. Artinya walaupun di dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Kita semua datang ke TPS dengan aman, semua pemilih yang masuk di dalam DPT tidak punya ketakutan untuk datang ke TPS,” harapnya lagi.

Dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak, tentunya menerapkan aturan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat karena potensi terjadi kerumunan masyarakat.

“Setiap tahapan, terutama yang menuntut pertemuan antar masyarakat atau melibatkan massa, harus dimodifikasi, dengan syarat bahwa seluruh tahapan harus Pilkada harus dilakukan dengan mengendepankan aspek kesehatan dan keselamatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19,” ingatnya.

Dikatakannya, masyarakat diharapkan bekerja sama dan menjadikan politik uang sebagai musuh bersama (common enemy). Parpol pengusung calon kepala daerah pun diminta tegas kepada anggotanya jika terindikasi melakukan politik uang dan sanksinya harus jelas, pemecatan dengan tidak hormat. “Ini menunjukkan pentingnya etika politik dalam kehidupan masyarakat,” ingatnya.

Partisipasi dari masyarakat yang dimaksudkan tidak hanya sebatas pemberian hak suara pada pemilihan nanti, namun juga menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pilkada di daerah ini, khususnya di tujuh kabupaten.

Pemprov Kalbar mengajak seluruh elemen masyarakat serta semua pihak terkait untuk menolak dan mengantisipasi berita-berita hoaks dan politisasi SARA. Ini semata agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang hanya ingin memecah belah bangsa. “Mari tetap menjaga hubungan silaturahmi demi terwujudnya Pilkada damai, aman, dan sejuk di tahun 2020,” pintanya. (*/R-1)