SHARE

PONTIANAK – Sebagian masyarakat Indonesia di berbagai penjuru tanah air sepakat untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK. Beragam cara pun dilakukan untuk menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, mulai dengan aksi demonstrasi, diskusi, bahkan dengan menutup tulisan KPK di Gedung KPK. 

Namun, tak semua masyarakat sepakat menolak UU KPK. Di Kalimantan Barat, beberapa warga mengungkapkan alasannya mendukung revisi UU yang dikeluarkan pada era kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tersebut.

Salah satu warga yang secara terang-terangan mendukung UU KPK ialah Fredy Legito. Pegawai honorer di instansi pemerintah ini mengatakan bahwa adanya revisi UU bukan untuk melemahkan KPK. Sebaliknya, justru untuk menguatkan KPK.

“Tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu diikuti perubahan undang undangnya, karena permasalahan bangsa Indonesia ke depan akan semakin kompleks. Perlu ada revisi UU KPK yang berguna menguatkan KPK itu sendiri,” ucapnya kepada kalbarupdates.com, Rabu (11/9/2019). 

Fredy menekankan bahwa revisi UU sangatlah penting mengingat modus-modus korupsi yang semakin berkembang. Di samping itu, dirinya menilai revisi UU akan lebih memfokuskan KPK pada fungsi pencegahan dibandingkan penindakan. 

Senada dengan Fredy, dukungan terhadap revisi UU KPK juga diutarakan warga lainnya Abdul Muiz. Mahasiswa di salah satu kampus di Pontianak ini mengatakan bahwa tidak ada gunanya menolak revisi UU KPK karena pada akhirnya revisi UU tersebut akan disetujui oleh Presiden. 

“Percuma saja kalau mau menolak dengan berbagai cara. Nanti ujung-ujungnya pasti disetujui,” ujarnya.

Adapun alasan lain yang diutarakan Muiz ialah KPK bukan satu-satunya lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi.

Menurut Muiz, masih banyak lembaga negara yang melakukan tugas yang sama seperti Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Revisi UU KPK telah disahkan DPR RI melalui Sidang Paripurna yang dilakukan pada Kamis (5/9/2019) lalu. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah disebut-sebut hanya akan menyetujui sebagian poin yang diajukan oleh DPR. (NAJ)