SHARE
Sejumlah Organisasi Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

PONTIANAK – Sejumlah organisasi mahasiswa di Kota Pontianak sepakat menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya organisasi mahasiswa eksternal kampus, organisasi internal kampus pun juga turut menyatakan penolakannya terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Syarif Arifin Habibi berpendapat kalau revisi UU KPK jelas akan melemahkan kinerja KPK. Berdasarkan telaah yang Ia lakukan, sedikitnya terdapat 15 pasal dalam revisi UU tersebut yang dapat melemahkan tugas KPK, salah satunya ialah terancamnya independensi KPK.

“KPK akan dijadikan lembaga pemerintahan pusat dan pegawai KPK akan dimasukan dalam kategori ASN. Sehingga, hal ini akan berisiko terhadap indepedensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan,” ujarnya saat diwawancarai di Pontianak, Rabu (11/9/2019). 

Pelemahan KPK, lanjut Arifin, kian diperparah dengan adanya rencana pembentukan dewan pengawas. Pemilihan dewan pengawas ini pun kabarnya ditentukan oleh para anggota DPR. 

Atas dasar itu, Arifin mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak menandatangani usulan revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR. Pada kesempatan yang sama, Ia juga mengimbau mahasiswa beserta masyarakat umum untuk terus memberikan dukungan terhadap KPK.

“Kita mengimbau masyarakat dan mahasiswa untuk terus bergerak memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sebab, kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tergolong extraordinary crime,” imbuhnya. 

Penolakan terhadap revisi UU KPK juga digaungkan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat Suharman. Senada dengan Arifin, Suharman menilai kalau revisi UU KPK jelas akan melemahkan kinerja lembaga anti rasuah tersebut.

“KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi. Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi. Dengan banyaknya intrik politik guna melemahkan lembaga anti rasuah ini, selaku Ketua Umum DPD IMM Kalbar dan Warga Muhammadiyah Kalimantan Barat menolak secara tegas atas Revisi UU KPK,” tuturnya. 

Pria yang akrab disapa Arman ini juga menyayangkan sikap para anggota DPR yang terkesan tiba-tiba dalam mengesahkan revisi UU KPK. Di samping itu, pembahasan revisi UU KPK juga dinilai melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2019. 

“Proses pembahasan revisi UU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik. Kesan tendensius pada proses revisi dapat dilihat pada cacat prosedur yang telah dilakukan, yakni melanggar pasal 45 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas. Sangat disayangkan revisi tersebut tidak masuk dalam daftar prioritas prolegnas 2019 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR,” imbuhnya. (NAJ)