SHARE
Sumber: Google

PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalbar akan melauching layanan publik digital visa elektronik (E-Visa) dan aplikasi database permasalahan hukum dan HAM (Aplikasi SIP-Kumham).

Penerapan layanan visa elektronik ini diharapkan dapat membawa pesan positif pada dunia luar, bahwa Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi.

Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi. Termasuk penanaman modal asing yang akan menciptakan lapangan kerja baru serta akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi berakhir.

“Ini sesuai dengan tema Hari Dharma Karyadhika (HDK) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 ‘Layanan Publik Digital Kementerian Hukum dan HAM, Menuju Indonesia Maju’,” kata Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam memberi sambutan upacara Hari Dharma Karyadhika 2020 secara virtual melalui zoom, Selasa (27/10/2020).

Untuk aplikasi SIP-Kumham sendiri, kata Yasonna, merupakan database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence. Aplikasi ini memadukan teknologi Crawlingdan Machine Learning dari kurang lebih 80 media online dan media sosial Twitter dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Ini akan menghasilkan data yang komprehensif dan realtime,” kata dia.

Yasonna mengatakan, sebetulnya pencanangan birokrasi digital ini sudah dimulai sejak 2016 lalu. Dengan semangat yang dibangun berupa revolusi digital dalam administrasi pelayanan publik.

Dia menyebutkan saat ini Kementerian Hukum dan HAM ingin melakukan revolusi yang mana seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM berjalan secara digital. Tujuannya agar pelayanan akan semakin cepat, mudah, dan transparan.

Kegiatan upacara melalui virtual zoom ini dilakukan di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar. Hadir juga Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Pramella Y. Pasaribu. Kemudian para kepala divisi, pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kepala UPT Pemasyarakatan se- Kalbar dan se-Kota Pontianak.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto, dalam laporannya mengatakan rangkaian kegiatan Hari Dharma Karyadhika tahun 2020 ini mengambil tema ‘Revolusi Digital’ dengan logo burung merpati.

Dia menjelaskan burung merpati melambangkan sikap yang tidak pernah ingkar janji, pembawa pesan damai, loyalitas tinggi, memiliki kemampuan navigasi yang tinggi, suka bekerja sama, dan tidak memiliki kantung empedu atau diidentikkan dengan kemampuan memaafkan dan tepa selira.

Tema HDKD tahun ini merupakan gambaran semangat Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan revolusi digital pelayan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Diharapkan dengan semangat ini, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan lompatan besar dalam hal digitalisasi pelayanan publiknya.

Untuk menuju hal itu, harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang memiliki loyalitas tinggi serta pembawa damai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif.

“SDM harus mampu bersinergi dengan para stakeholder, dan memiliki kebesaran hati dalam menghadapi perbedaan pendapat. Paling penting tidak mengingkari janjinya sebagai Aparatur Sipil Negara yang siap memberikan pelayanan terbaik,” tutupnya. (MAN)