SHARE
Puluhan Ribu Petani Terdampak Akibat Kebijakan Pelarangan Kratom
Ilustrasi

PONTIANAK – Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir mempertanyakan nasib para petani kratom jika nantinya pelarangan kratom secara total pada tahun 2022 benar-benar diberlakukan. Pertanyaan tersebut diutarakannya di hadapan Kepala BNN RI Komjen Pol Heru Winarko beserta jajarannya saat kegiatan Focus Group Discussion tentang Tanaman Kratom.

Pertanyaan A.M. Nasir itu dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Kapuas Hulu yang menggantungkan nasibnya pada tanaman kratom. Ia menuturkan, puluhan ribu orang di Kapuas Hulu bermatapencaharian sebagai petani kratom dan praktik tersebut sudah dilakukan sejak puluhan tahun silam.

“Bicara kratom ini sebetulnya sudah 15-20 tahun yang lalu barangkali pak. Hanya dulu barangkali dikerjakan oleh kelompok kecil. Tidak seheboh dan sehebat sekarang. Dulu belum ada teknologi informasi yang bisa membuat viral. Sekarang kita baru bicara status kratom. Baru kita bicara efeknya yang 13 kali lebih kuat dibandingkan morfin. Sementara masyarakat kami ini boleh dikatakan ada puluhan ribu yang sudah menanam dan sebagainya. Jadi, masyarakat kami masih galau menunggu keputusan pemerintah karena masyarakat sudah telanjur menanam pak. Ditambah lagi mereka sudah menikmati hasilnya,” ucap Nasir di Hotel Mercure Pontianak.

Nasir khawatir jika kebijakan ini resmi diberlakukan, para petani kratom akan kehilangan mata pencahariannya. Karena itu, Ia berharap kratom ini tidak dilarang, tetapi dibatasi peruntukannya oleh pemerintah.

Bupati Kapuas Hulu ini juga menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal dalam mencarikan solusi pengganti tanaman kratom. Ia mengklaim, sejak mendengar kabar kalau kratom merupakan tanaman yang dilarang beberapa tahun lalu, pihaknya telah menyalurkan bantuan seperti bibit tanaman karet, bantuan budidaya ikan, budidaya madu, dan pendampingan lainnya kepada masyarakat yang notabene merupakan petani kratom.

“Kalau ditanya pengganti kratom, ya kita juga bingung. Jutaan bibit karet sudah kita bantu, tapi kita ketahui sekarang harga karet anjlok. Kemudian yang pesisir sungai juga tidak tahan karet ini karena karet yang tahan itu karet yang alam. Pernah juga dibantu petani madu, ikan konsumsi, ikan hias,” tukasnya.

Menanggapi pertanyaan Bupati Kapuas Hulu, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Mufti Djusnir mengatakan pelarangan daun kratom bersifat final. Pelarangan itu didasari dari keputusan Tim Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang memasukkan kratom sebagai narkotika golongan I.

“Tim Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan itu terdiri dari Dirjen Pelayanan Farmasi sebagai ketuanya. Kemudian, wakil ketuanya dari Pusat Laboratorium BNN. Lalu, ada juga dari BPOM, dari puslabfor dan para ahli di bidang farmasi, kedokteran, semua include di dalamnya. Mereka sudah rapat berkali-kali, sehingga di tahun 2017 mereka memutuskan bahwa kratom dimasukkan ke dalam narkotika golongan I,” katanya.

Mufti tak menampik kalau kebijakan ini pasti akan berdampak buruk bagi puluhan ribu petani kratom. Namun kata dia, jauh lebih penting dari itu ialah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mudarat yang terkandung pada kratom jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

“Memang kita ketahui banyak yang memanfaatkan tanaman ini sebagai sumber penghasilan. Yang menimbulkan suatu dampak perubahan bagi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kita mengetahui efek kratom ini dari beberapa hasil penelitian kalau yang terakhir tadi, itu dosis terapi, dosis letal itu adalah penelitian profesor kita dari Fakultas Farmasi ITB. Artinya apa, kratom ini lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya,” tukasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Tim Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika sudah mempertimbangkan banyaknya petani yang akan terdampak dari pelarangan kratom. Oleh karena itulah, lanjut Mufti, Menteri Kesehatan saat itu Nila F. Moeloek yang membentuk tim tersebut memberikan tenggat waktu 5 tahun untuk masa transisi.

“Sehingga dengan sudah dimasukkan ke golongan I, tim komite ini melaporkan kepada Menteri Kesehatan dan kebijakan ibu menteri saat itu bahwa diberikan toleransi masa transisi selama 5 tahun. Karena apa, karena di dalam pembahasan yang sangat panjang tadi juga itu sudah dicantumkan bahwa masyarakat kita, terutama di Kalimantan itu sudah menjadi mata pencaharian. Maka, harus dipertimbangkan, harus dipikirkan juga,” tegasnya.

Adapun mengenai pemberdayaan alternatif, BNN dikatakan Mufti bakal menggandeng para peneliti beserta sejumlah pihak lainnya. Pemberdayaan juga bakal dibarengi dengan pemetaan potensi yang layak dikembangkan di wilayah yang terkena dampak. Dengan cara ini, kata Mufti, masyarakat yang terdampak pelarangan kratom tidak perlu terlalu khawatir tentang mata pencaharian.

“Dalam mengatasinya, kita siapkan pemberdayaan alternatif. Nanti akan segera ditindaklanjuti melakukan pemberdayaan. Konsepnya kita pemetaan dulu bersama peneliti-peneliti. Tanaman apa misalnya yang cocok ataukah ada yang lain yang bisa menggantikan posisi daripada kratom ini sehingga pencahariannya tidak hilang,” imbuhnya.

“Sebagai contoh, kebetulan saya juga pelaku di sustainable alternative cannabis di Aceh. Jadi di situ, ternyata yang paling efektif di situ ada dua. Pertama tanaman buah-buahan, saat itu kita tanam buah dan jenis-jenisnya itu diproduksi di sana dan dikirim ke Singapura. Yang kedua, ternyata ternak kambing karena di Aceh itu daging kambing harganya mahal,” pungkasnya. (NAJ)