SHARE
Persatuan Peladang Tradisional Kalbar Temui Menkopolhukam RI
Salah satu aktivitas warga pedalaman Kalbar saat bergotong royong menanam padi di ladang. Foto: R-1/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/1/2020). Mereka ingin menindaklanjuti surat yang dilayangkan Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat tertanggal 24 September 2019. Surat itu sebagai respon dari pernyataan miring Wiranto (Menkopolhukam kala itu) yang menuduh peladang sebagai penyebab kebakaran hutan hingga terjadi petaka asap.

Dengan melakukan komunikasi lebih lanjut sebelumnya, Persatuan Peladang Tradisional Kalbar menurut Yohanes Mijar Usman selaku Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat mengatakan pihaknya akan ditemui di Ruang Deputi V Kemenpolhukam sekitar pukul 13.00 WIB.

Pernyataan Wiranto selaku Menkopolhukam Republik Indonesia saat itu yang menuding peladang sebagai biang kebakaran hutan menambah deretan anggapan miring terhadap peladang berkearifan lokal selama ini. Karenanya, tuduhan miring tersebut ditanggapi keras sejumlah elemen masyarakat di Kalimantan Barat dan di daerah lainnya, termasuk oleh Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat.

Yohanes Mijar Usman yang saat ini berada di Jakarta bersama rombongan menjelaskan bahwa dialog tersebut dilakukan guna melakukan komunikasi, silaturahmi, dan memastikan agar ada kepastian kemerdekaan bagi peladang berkearifan lokal dalam mengusahakan hak atas pangannya selama ini.

“Jadi, kegiatan dialog bersama pihak Menkopolhukam ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara langsung berbagai hal terkait dengan dinamika dan persoalan hingga harapan sekitar situasi, nasib dan keberlanjutan kehidupan peladang. Kita tidak terima kalau peladang dituduh sebagai penyebab kabut asap,” kata Mijar sebagaimana siaran pers yang dikirim ke redaksi Kalbarupdates, Kamis (30/1/2020).

Senada dengan Mijar, Hendrikus Adam yang juga bagian dari Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat menambahkan dialog yang dilakukan diharapkan membuahkan adanya perhatian serius pemerintah untuk berpihak, tidak melakukan kriminalisasi terhadap peladang dan membebaskan peladang yang saat ini dihadapkan pada proses hukum.

“Dinamika, situasi gamang dan persoalan yang dihadapi peladang yang selama ini mengusahakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budayanya sebagai bagian dari masyarakat adat maupun masyarakat lokal lokal lainnya yang diperlakukan tidak adil, penting mendapat atensi serius pemerintah melalui adanya kemauan politik dalam memastikan payung pengakuan dan perlindungan peladang berikut kearifan lokalnya,” pinta Adam.

Lebih lanjut, aktivis WALHI Kalbar ini juga menilai bahwa payung hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat adat baik pada tingkat daerah maupun nasional penting segera disahkan. “Melalui dialog yang akan dilakukan, kita berharap agar penilaian miring sebagai penyebab petaka asap tidak gampang dialamatkan pada peladang oleh siapapun. Hal penting dari dialog ini juga diharapkan adanya pemulihan atas dinamika, situasi gamang dan persoalan yang dihadapi peladang,” pintanya.

Dialog yang dilakukan bersama Menkopolhukam ini selain akan turut dihadiri Pengurus Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, tetua adat, warga korban yang juga sebagai peladang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di samping Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat turut hadir mendampingi, rencananya juga akan dihadiri oleh media dan perwakilan organisasi masyarakat sipil nasional lainnya sebagai bentuk dukungan atas perjuangan bagi peladang dalam mewujudkan hak kemanusiaan dan keberlanjutan kehidupannya.

Selain berdialog, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat juga membawa serta sejumlah hasil ladang seperti beras, prenggi, labu, timun kampung dan lainnya untuk diberikan sebagai ungkapan terima kasih atas kesediaan berdialog kepada Menkopolhukam RI. (R-1)