SHARE
Pengusaha Warkop Khawatir Sistem Bawa Pulang Mengganggu Hasil Usaha
Petugas Satpol PP merazia warkop di Jalan Reformasi. Foto: HAG/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Pemberlakuan kebijakan tentang warung kopi tidak boleh melayani makan dan minum ditempat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menuai protes dari pegusaha warkop.

“Aturan dari pemerintah tentang larangan melayani ditempat sudah bagus. Hanya saja perlu ada pertimbangan untuk pemilik usaha. Kami memiliki biaya operasional untuk keseharian,” ujar Yudi, Pengelola Warkop Unlimited di Pontianak, Jumat (20/3/2020).

Dia mengetahui hal ini memang dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Yudi menilai sebetulnya bisa saja dibatasi dengan memperlebar jarak meja.

“Jadi tidak ada terlalu berdekatan dari orang ke orang itu bisa jadi pertimbangan untuk pemerintah. Jadi pembatasan keramaian aja. Setidaknya, tidak memutus usaha,” terangnya.

Yudi memastikan larangan seperti ini akan berdampak terhadap omzet. Sehingga ia meminta pemerintah juga memperhatikan pengusaha. Seperti memberi kompensasi keringanan terhadap pembayaran listrik ataupun jaringan Internet.

“Paling tidak untuk pengusaha tolong diperhatikan juga kalau kita tutup tanpa ada kompensasi. Misalnya internet jalan tidak ada kompensasi misalnya sebulan ini tidak ada. Bukan hanya pajak. Kalau kita tutup biaya operasional jalan terus,” jelasnya.

Yudi merasa, jika kebijakan berjalan terus seperti ini dalam waktu jangka panjang menyebabkan kerugian yang berlebihan. Karena tidak ada pemasukan tapi pengeluaran semuanya. Terutama ke karyawan dengan upah harian, sehingga mereka tidak berpenghasilan lagi. (HAG)