SHARE
Penetapan Anggota Dewan Terpilih Masih Menunggu Putusan MK
Ketua KPU Kalbar Ramdan. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat belum menetapkan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Hal itu terjadi lantaran belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan yang diajukan para caleg.

“Memang masih ada proses pengajuan di Mahkamah Konstitusi, maka sampai proses di Mahkamah Konstitusi selesai baru kita lakukan penetapan,” kata Ketua KPU Kalbar Ramdan saat diwawancarai di Pontianak, Jumat (12/7/2019). 

Ramdan menambahkan bahwa beberapa daerah di Kalbar yang tidak satu pun calegnya melayangkan gugatan juga masih belum dilakukan penetapan. Ia menyebut penetapan baru bisa dilakukan setelah KPU RI menerima surat dari MK berkenaan dengan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), lalu kemudian KPU RI menyurati KPU Kalbar

“Kemudian bagi daerah-daerah yang tidak ada gugatan maka masih menunggu surat KPU RI setelah KPU RI menerima surat dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Buku Registrasi Perkara Konstitusi,” jelasnya. 

Mantan komisioner KPU Kota Singkawang ini turut menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat 7 partai politik di Kalbar yang mengajukan gugatan ke MK. Sebanyak 7 parpol tersebut diketahui melayangkan gugatan untuk berbagai tingkatan, mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi sampai dengan DPR RI.

“Untuk di provinsi tentu kita masih menjalani proses persidangan di MK. Ada 7 partai ya se-Kalbar. Itu kumulatif dari DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI,” pungkasnya. (NAJ)