SHARE
Penangkapan Demonstran dan Diksi Anarkis yang Salah
Demo Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor DPRD Kalbar. Foto: MAN/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Tim Siber Polda Kalbar menangkap seorang pelajar yang diduga melakukan provokasi penolakan Rancangan Undang-Undang Omnisbus Law. Terduga pelaku disebut menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi hoaks hingga ajakan untuk melakukan tindakan anarkis (pengrusakan dan kekerasan atau vandalism) saat demo.

Dalam siaran persnya, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan terduga pelaku berinisial YA. Donny menyebutkan tim siber Polda Kalbar menemukan dan menangkap YA pada 9 Oktober 2020 kemarin.

“Pada tanggal 9 Oktober 2020 tim siber Polda Kalbar berhasil menemukan dan mengamankan 1 orang pelaku berinsial YA,” ungkap Donny.

Kata Donny, YA diduga membuat grup whatsapp untuk melakukan koordinasi dan ajakan mengikuti aksi demo yang digelar oleh aliasansi mahasiswa di Kota Pontianak kemarin. Namun sebelumnya, YA mengikuti kegiatan konsolidasi di salah satu kampus di Kota Pontianak.

Setelah mengikuti kegiatan konsolidasi tersebut, YA kemudian membuat grup whatsapp dengan nama “Futsal”. Grup ini terdiri dari 11 anggota sementara YA adalah adminnya.

Melalui grup itu, YA disebut menghimpun ke-11 anggota grup dan mengajak mempersiapkan diri untuk mengikuti aksi demo dengan membawa peralatan seperti batu dan pilox.

Ajakan itu, dinilai polisi sebagai postingan yang mengandung provokasi dan berita bohong. Selain menangkap YA, polisi juga mengamankan barang bukti berupa tangkapan layar dari grup whatsapps tersebut.

“Proses penyidikan ini juga akan melibatkan ahli bahasa untuk penanganannya nanti,” ujar Donny.

Perlu diketahui, pasca aksi demo penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law 8 sampai 9 Oktober 2020 di Pontianak, setidaknya ada 114 demonstran yang ditangkap oleh Polda Kalbar.

Polisi menyebutkan seluruh demonstran tersebut diduga melakukan anarkis dengan tindakan perusakan fasilitas umum.

“Sebanyak 114 demonstran dalam dua hari tersebut diamankan petugas kepolisian. Bahkan dari 114 demonstran tersebut, tiga diketahui positif Covid-19 sehingga menimbulkan klaster baru,” kata Donny Senin (12/10/2020).

Donny menyayangkan aksi demo yang berakhir anarkis tersebut. Dia menyebutkan demo seperti itu rentan dimasuki penyusup yang memang bertujuan untuk memprovokasi tindakan kekerasan.

“Banyak juga kelompok pemuda yang kita amankan yang hendak masuk ke aksi demo dengan membawa batu, pisau, botol kaca, katapel, dan lainnya” tambahnya.

Diksi Anarkis yang Salah

Aktivis lembaga Gemawan, Arniyanti menganggap penggunaaan kata anarkis yang selama ini ditujukan terhadap demonstran yang melakukan perusakan atau kekerasan adalah diksi yang kurang tepat, bahkan cendrung salah. Dengan diksi itu, masyarakat selalu dibawa pada konsep yang sebaliknya dari anarkisme sendiri.

“Anarkisme bukan ketidakteraturan, bukan kekerasan atau bahkan perusakan. Justru anarkisme adalah sebaliknya,” kata Arni.

Dijelaskan Arni, pengertian anarkisme  merupakan suatu kondisi di mana seluruh masyarakat bebas dan menikmati kesetaraan manfaat dari kehidupan yang teratur dan masuk akal. Sementara yang selama ini selalu dialamatkan terhadap aksi kekerasan atau perusakan sendiri adalah bentuk dari vandalism.

Terlepas dari memungkinkan atau tidak untuk menuju filosofis anarkis itu, namun kata Arni tidak menutup kemungkinan anarkisme bisa melakukan perbuatan perusakan atau kekerasan.

“Meski begitu, bukan berarti anarkisme langsung didefenisikan sebagai kekerasan atau perusakan,” jelasnya.

Dimisalkannya, apabila seorang warga negara menggunakan seragam kemudian pada kondisi tertentu warga negara tersebut harus melakukan kekerasan. Kata Arni tidak lantas kewarganegaraan tersebut langsung diterjemahkan sebagai bentuk kekerasan.

“Itu hanya pada kondisi tertentu saja, seseorang mungkin terpaksa mengambil jalan kekerasan tersebut,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Arni juga menanggapi penangkapan pelajar oleh Polda Kalbar yang diduga pelaku provokator dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin.

Arni menyebutkan penangkapan itu adalah bentuk dari pembatasan ruang demokrasi. Apalagi hal ini substansinya adalah tentang hak rakyat yang dalam undang-undang dilindungi oleh hukum.

Menurut dia, semua elemen masyarakat bebas bersuara, apalagi yang diriuhkan kali ini adalah masalah rakyat, sehingga siapapun yang merasa dirinya rakyat tentu ingin sekali ikut andil.

“Indonesia negara demokrasi, aksi ini ada karena tidak adanya ruang untuk seluruh elemen masyarakat bersuara,” tegasnya.

Selain itu, Arni mengatakan konsolidasi peserta aksi dari kalangan pelajar maupun mahasiswa itu tidak lantas merupakan sepenuhnya kesalahan mereka. Pasalnya, hal ini berangkat dari tidak terbukanya pemerintah dalam pembahasan undang-undang hingga pengesahan.

“Aksi demo tidak akan terjadi bila pemerintah sendiri bersedia mendengar aspirasi rakyat. Inikan sudah terjadi tindakan represif terhadap massa aksi di mana-mana,” kata dia.

Meskipun begitu,  Arni menegaskan bukan berarti ia membenarkan tindakan perusakan atau kekerasan yang dilakukan peserta aksi. Demi apapun, di mata hukum perusakan dan kekerasan tetap salah namun dia menegaskan seluruh eleman juga harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Jangan hal-hal ini saja yang  dipermasalahkan. Ada banyak hal yang mesti kita review dan evaluasi bersama. Kejadian (penangkapan) ini justru menghilangkan substansi bahkan cendrung menjadi pengalihan isu,” tutupnya. (MAN)