SHARE

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji tengah menyiapkan sejumlah strategi agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak lagi terjadi pada tahun 2020 mendatang. Strategi itu disampaikan Midji-sapaan karibnya- saat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion ‘Penanganan Karhutla dan Solusinya’ di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (8/10/2019).

Sutarmidji mengatakan bahwa strategi pertama yang disiapkan pihaknya ialah menata ulang serta mengevaluasi izin-izin pengelolaan lahan perkebunan. Izin pengelolaan lahan itu juga akan dibikinkan basis data supaya tidak terjadi tumpang tindih izin, seperti yang tengah terjadi sekarang.

“Yang pertama penataan dan evaluasi izin konsesi serta membuat database yang benar tentang siapa yang menguasai lahan, dimana dan luasnya berapa. Supaya, ada subjek hukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan, maka yang bertanggung jawab itu siapa. Kalau masyarakat gampang, korporasi itu yang sulit. Sekarang ini kan tidak jelas,” katanya.

Strategi berikutnya, lanjut Midji, ialah memaksa korporasi perkebunan kelapa sawit untuk bergabung dengan organisasi profesi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sait Indonesia). Dirinya meyakini bahwa dengan bergabungnya para pengusaha kelapa sawit, maka pihaknya akan lebih mudah dalam menertibkan lahan-lahan milik mereka yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Ada 350-an perusahaan perkebunan sawit di Kalbar, tapi yang bergabung di dalam organisasi GAPKI cuma 59. Organisasi asosiasi biasanya untuk kebaikan, tapi mereka tidak mau masuk. Ada apa? Ini harus dievaluasi oleh GAPKI sendiri dan pemberi konsesi. Jangan sampai orang lain yang melakukan, yang lain yang harus menanggung sanksi. Saya maunya data itu genah. Kalau kita hitung 350 itu, baik konsesi apapun. Mau tambang, HTI, perkebunan, walaupun mungkin perkebunan. Kalau kita hitung nanti, itu bisa lebih luas dari Kalimantan Barat. Percaya omongan saya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Wali Kota Pontianak ini juga menekankan kepada semua pihak yang berwenang dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan untuk bersinergi secara kelembagaan. Sinergitas antarlembaga itu nantinya juga harus membentuk satu basis data yang jelas, supaya program-program pencegahan karhutla yang direncanakan dapat berjalan efektif.

“Harus punya sinergitas yang baik antarlembaga atau yang diberi kewenangan untuk menangani ini. Misalnya BNPB, BPBD dan BRG. Penerapan peraturan menteri tadi juga harus dilakukan. Di mana dia buat embung, berapa luasnya, kedalamannya berapa. Misalnya di lahan gambut, nah gambutnya 10 meter dalamnya tapi dia buat 3 meter, itu kan habis juga airnya,” pungkasnya. (NAJ)