SHARE
Musisi Lokal Tolak RUU Permusikan
Penampilan Coffternoon di Pontianak Food Festival Khatulistiwa Jazz. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Sejumlah musisi lokal asal Pontianak menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang diusung Komisi X DPR RI. Mereka beranggapan bahwa RUU tersebut dapat mempersempit ruang bagi para musisi dalam meluapkan kebebasan berekspresi. 

Salah satu musisi asal Pontianak yang menolak RUU tersebut ialah Edwin Setiadi Rahardja. Vokalis grup musik Coffternoon ini beranggapan bahwa pasal 5 RUU Permusikan merupakan pasal karet yang dapat menjerat musisi ke dalam sel tahanan. 

“Untuk sesuatu yang baik, regulasi itu perlu. Tapi kalau kemudian regulasinya memberatkan, apalagi bicara seni yang katanya bebas tiba-tiba harus dibatasi dan bisa berakibat dipenjara gara-gara satu pasal, ya mending RUU-nya ditiadakan,” ucapnya saat ditemui di Pontianak, Minggu (10/2/2019). 

Selain pasal 5, pria yang kerap disapa dengan panggilan Wing ini juga menyoroti pasal 32 yang isinya mewajibkan musisi untuk melakukan uji kompetensi. Pasal tersebut dinilai pemilik akun instagram @penyanyitoilet ini bermasalah karena barometer penilaian dan kualifikasi pemberi uji kompetensi yang masih belum jelas. 

“Kalau sebenarnya uji kompetensi itu sah-sah saja. Cuma masalahnya yang mengujinya siapa? Yang menjadi barometer penilaiannya apa? Itu yang bakalan bias,” tukasnya. 

Hal senada diungkapkan musisi asal Pontianak lainnya Muhammad Taufan Eka Prasetya. Dijumpai di lokasi yang sama, gitaris grup musik Manjakani ini juga menyoroti pasal 5 dalam RUU Permusikan. Ia beranggapan bahwa pasal tersebut berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak menyukai musisi.

“Kebanyakan dari musisi Pontianak jelas menolak RUU ini. Teman-teman musisi di Pontianak tidak ingin musik Indonesia mengalami kemunduran. Karena, di pasal 5 nya itu bisa disalahgunakan oleh para oknum yang tidak menyukai atau merasa terancam dengan salah satu musisi,” ungkapnya. 

Menyoal uji kompetensi terhadap musisi, pria yang biasa disapa Taufan ini menganggap hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab menurutnya, yang paling berhak mengukur kompetensi seorang musisi ialah penikmat musik, bukan lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Menurut saya itu (uji kompetensi) tidak layak bagi musisi, kecuali di ranah pendidikan atau guru musik atau guru seni. Menurut saya, uji kompetensi yang sesungguhnya itu masyarakat. Mereka yang menentukan layak atau tidak layaknya karya musisi itu,” pungkasnya. 

Lebih jauh apabila RUU Permusikan yang ada saat ini tetap disahkan menjadi UU, Taufan memastikan bahwa dirinya akan ikut bersama puluhan ribu musisi se-Indonesia yang berencana menggelar aksi protes besar-besaran pada 9 Maret mendatang

“Kita pasti turun seandainya ini disahkan. Paling tidak kami akan turun di wilayah Kota Pontianak sendiri. Jika ini akan disahkan sepertinya akan banyak yang turun,” tandasnya. (NAJ)