SHARE
Melindungi Serawai Ambalau
Salah satu lanskap yang menjadi prioritas perlindungan dalam Kawasan Strategis Kabupaten Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serawai-Ambalau, Sintang. Foto: Dok Pemkab Sintang.

PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Sintang membidik dua wilayah kecamatan untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis. Kedua kecamatan dimaksud adalah Serawai-Ambalau. Kawasan seluas 781.788,74 hektar ini direncanakan menjadi sistem penyangga kehidupan.

Pemkab Sintang akhirnya menggandeng WWF-Indonesia untuk menjalankan serangkaian tahapan. Misalnya Konsultasi Publik Tahap Kedua Kawasan Strategis Kabupaten Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSK-LHK) Serawai-Ambalau pada Kamis 12 April 2018.

Hal ini selaras dengan penetapan Perda Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang. Konsultasi publik semacam ini bertujuan menjaring masukan, saran, dan usulan perbaikan dari para pihak untuk penyempurnaan dokumen KSK-LHK Serawai Ambalau.

“Kita berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yang hadir, terkait maksud dan tujuan serta isi Dokumen Kebijakan RTR KSK-LHK Serawai-Ambalau yang lebih rinci dan operasional,” kata Bupati Sintang Jarot Winarno kala itu.

Menurut Jarot, Perda Nomor 20 Tahun 2015 sudah memperjelas arah pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan. Dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang, telah pula ditetapkan empat KSK. Yakni KSK untuk kepentingan ekonomi (Agropolitan), KSK Kepentingan Ekonomi (Pertanian dan Perkebunan), KSK Kepentingan Pariwisata, serta KSK Kepentingan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

KSK-LHK adalah suatu kawasan yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan lingkungan. Penataan ruang kawasan ini diprioritaskan karena memberikan pengaruh penting terhadap kondisi lingkungan dalam lingkup kabupaten.

“Kita proyeksikan berlokasi di Kecamatan Serawai dan Ambalau seluas 781.788,74 hektar. Kawasan ini memegang peranan strategis sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, terutama perlindungan bagi kawasan yang berada di hilirnya,” katanya.

WWF-Indonesia telah bermitra dengan Pemkab Sintang sejak Agustus 2017, mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen teknis dan akademis serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KSK-LHK Serawai dan Ambalau.

Sebelumnya, selama 2 tahun (2014-2015) WWF dan Pemkab Sintang juga telah berkerja sama dalam Penyusunan Tata Ruang Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan di akhir 2015 melalui Perda Nomor 20 Tahun 2015.

KSK-LHK merupakan kawasan penting dalam perlindungan kelestarian ekologi di Kabupaten Sintang, dimana Kawasan Ekosistem Muller (KEM) yang merupakan kawasan strategis nasional (KSN) Jantung Kalimantan (HoB), sebagai zona perlindungan utama. Arahan kebijakan ini juga merupakan operasionalisasi dari kebijakan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2012.

Koordinator Program Muller-Schwaner Arabela WWF-Indonesia Uray M. Hasbi mengatakan secara teknis, lembaganya memberikan dukungan dan asistensi kepada pemerintah kabupaten dalam pengumpulan data lapangan. Termasuk sosialisasi dan konsultasi di tingkat kecamatan serta kunjungan ke beberapa desa untuk melihat kondisi faktual di lapangan.

“Kunjungan langsung ke lokasi atau desa yang merupakan kawasan penting dalam KSK-LHK, untuk memastikan bahwa perencanaan ruang yang lebih detail untuk 20 tahun ke depan sudah mengakomodir aspirasi masyarakat. Maka menjadi penting melihat dan menilai potensi sekaligus kondisi lapangan yang ada,” jelas Hasbi.

Sedikitnya ada lima strategi pendekatan yang dilakukan. Kelima pendekatan itu meliputi pengembangan fungsi kawasan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem, lanskap, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal, serta perlindungan terhadap kepentingan adat dan budaya lokal.

Tak Kenal Surut

Tim teknis KSK LHK Serawai-Ambalau saat bertugas di lapangan. Foto: Dok. Pemkab Sintang.
Tim teknis KSK LHK Serawai-Ambalau saat bertugas di lapangan. Foto: Dok. Pemkab Sintang.

Pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan WWF-Indonesia berkomitmen mendorong arah dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (Addendum Kedua) antar-kedua institusi tersebut pada Kamis (20/9/2018).

Bupati Sintang Jarot Winarno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan surut dalam mengupayakan arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. “Kita tetap berkomitmen dan akan terus mengawal dan mengimplementasikan kebijakan sesuai amanat Perda No 20 tahun 2015,” kata Jarot.

Menurutnya, sebagai bukti keseriusan pemerintah, saat ini sudah dilakukan kajian teoritis dan praktik empiris terkait KSK LHK Serawai-Ambalau. Penyusunan naskah akademik ini telah diupayakan seoptimal mungkin, kendati masih jauh dari sempurna. Namun telah dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan peraturan daerah.

WWF menilai penting hal ini untuk segera ditindaklanjuti. Kebijakan daerah yang mendukung keberlanjutan, turut mempertimbangkan sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang KSK LHK Serawai-Ambalau ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN khususnya yang berkaitan dengan penetapan kawasan HoB sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), di mana KSK LHK Serawai-Ambalau menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Direktur Kalimantan WWF-Indonesia Irwan Gunawan mengatakan komitmen Pemkab Sintang ini menjadi langkah nyata bagi upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang lebih luas.

“Kerusakan lingkungan di kawasan ini akan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Harapannya, melalui naskah akademik dengan perumusan yang cermat dan mengakomodasi seluruh kondisi empirik yang ada di lapangan, akan menjadi titik tolak bagi terciptanya kawasan Heart of Borneo yang dapat memenuhi tujuan dan fungsinya,” ujar Irwan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah seorang tim teknis KSK LHK sedang menunaikan salat di bantaran sungai yang masuk dalam skema perlindungan. Foto: Dok Pemkab Sintang.
Salah seorang tim teknis KSK LHK sedang menunaikan salat di bantaran sungai yang masuk dalam skema perlindungan. Foto: Dok Pemkab Sintang.

Guna mendukung terwujudnya KSK LHK Serawai-Ambalau, WWF-Indonesia mengambil peran penting dalam konteks kerja kolaboratif dengan Pemkab Sintang. Salah satunya menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KSK LHK Serawai-Ambalau 2018-2028.

Instrumen ini untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan Rencana Tata Ruang KSK LHK Serawai-Ambalau. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas RTR KSK LHK sebagai upaya meminimalisasi pengaruh negatif atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

Jalan panjang pun ditempuh. Pendekatan demi pendekatan dilakukan. Di antaranya dengan menentukan metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Selanjutnya adalah melihat karakter fisik kawasan, mengkaji pengaruh kebijakan, rencana dan program (KRP) terhadap lingkungan hidup, serta alternatif penyempurnaan dan rekomendasi.

Hasilnya, dalam telaah dampak yang dilakukan melalui KLHS, ditemukan adanya dampak atau pengaruh dari sebagian rencana tata ruang yang berpotensi mempengaruhi isu strategis.

Identifikasi isu strategis lingkungan hidup dalam KLHS menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan merupakan persoalan terpenting di Serawai-Ambalau. Hal ini terlihat dari identifikasi isu strategis di mana 4 dari 6 isu strategis ternyata terkait dengan persoalan perubahan penggunaan lahan.

Keempat isu tersebut adalah sempit atau terbatasnya lahan pertanian, zonasi dan peruntukan kawasan inti serta penyangga di KSK LHK Serawai-Ambalau, alih fungsi hutan menjadi areal penggunaan lain (APL), serta tingginya potensi bencana alam. 

Dari hasil identifikasi isu strategis tersebut, proses review terhadap RTRW menemukan sejumlah muatan berupa program, baik dari struktur ruang, pola ruang, maupun kawasan strategis yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap isu strategis.

Ada beberapa program yang secara langsung akan berpengaruh atas meluasnya APL di kawasan lindung seperti usulan peningkatan lahan, pembukaan jalan, pembangunan infrastruktur pendukung perkebunan.

Beberapa program lain yang tidak secara langsung dilakukan di kawasan lindung juga perlu dicermati. Sebab, hal ini dapat membuka kesempatan alih fungsi dalam beberapa tahun mendatang jika tidak dilakukan pengendalian.

Untuk meminimalisasi dampak dari program tata ruang tersebut, hasil kajian ini mengusulkan tindakan mitigasi atas setiap program yang dinilai memiliki implikasi jika diimplementasikan.

Rencana tindakan mitigasi yang direkomendasikan adalah prinsip keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial; prinsip keterkaitan antar-sektor dan antar-wilayah; serta prinsip keadilan untuk memberikan akses bagi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Serawai-Ambalau.

Upaya pengurangan dampak antara lain dilakukan melalui penegakan hukum atas perambahan yang baru di dalam kawasan lindung. Namun tidak ditujukan atas lahan yang terbukti sudah lama didiami oleh masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) atau hutan lindung perlu dilibatkan untuk mencegah kerusakan hutan. Tentu melalui program yang dapat memberikan alternatif sumber mata pencaharian dan penanaman kembali areal kritis dengan tanaman pohon keras.

Upaya menjaga dan memelihara kawasan lindung ini, sejatinya tidak dapat hanya diserahkan kepada Balai Besar TNBBBR. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan adalah sebuah keniscayaan. (R-1)