SHARE
Mantan Caleg PDIP Kembali Pertanyakan Pemecatan Dirinya
Konferensi pers Alexius Akim di Rumah Radakng Pontianak. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Mantan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I Alexius Akim kembali mempertanyakan pemecatan dirinya sebagai kader partai berlambang moncong putih. Lewat sebuah konferensi pers di Rumah Radakng Pontianak, Ia menjelaskan secara rinci kronologi pemecatan dirinya sebagai kader partai setelah memperoleh suara tertinggi kedua pada Pemilu 2019.

Sebagaimana diketahui, Alexius Akim merupakan mantan caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI dapil Kalimantan Barat I. Ia meraup sebanyak 38.750 suara, tepat di bawah Cornelis yang meraih 285.797 suara.

Akim merasa pemecatan terhadap dirinya tidak melalui prosedur yang benar. Selain itu, dirinya juga masih mempertanyakan keputusan peraih suara terbesar ketiga, Michael Jeno yang tiba-tiba mengundurkan diri beberapa waktu setelah dirinya dipecat DPP PDIP. Padahal kata dia, jika memang Ia dipecat, yang paling berhak menggantikan posisinya ialah Michael Jeno, bukan Maria Lestari yang meraih suara terbanyak keempat dari PDIP.

“Yang menjadi persoalan adalah memang saya sebagai orang yang bersentuhan langsung pada saat itu (penetapan anggota DPR) memang agak sedikit merasa tanda tanya juga. Mengapa saya sebagai pemenang kedua, pada saat pemilihan legislatif kok langsung dipecat tanpa melalui prosedur yang betul. Itu satu. Yang kedua, yang lebih membingungkan lagi, kalau saya berhalangan karena mungkin saya melanggar kode etik partai, kenapa ada calon lagi yang mengundurkan diri? Lalu, melengganglah yang nomor empat. Soal kenapa beliau (Michael Jeno) mundur, jangan tanyakan ke saya. Justru saya juga bertanya-tanya mengapa beliau mundur,” ucapnya di Rumah Radakng Pontianak, Senin (13/1/2020).

“Lalu tindakan saya apa, saya tidak melakukan perlawanan hukum meskipun pada waktu itu saya dituduhkan melakukan sesuatu. Segala tuduhan yang dialamatkan kepada saya sudah diputuskan oleh Bawaslu di semua tingkatan. Malah terakhir saya dituduh lagi merusak kotak suara. Dilaporkan ke mana-mana, ada lagi keputusannya yang menyatakan tidak ada ditemukan unsur pidana Pemilu, selesai. Bawaslu sudah, KPU sudah, DKPP yang terakhir juga sudah membuat keputusan mereka mengatasi kondisi KPU dan Bawaslu Landak. Hasilnya tidak ada pelanggaran kode etik di KPU dan Bawaslu,” lanjutnya.

Mantan Kadis Pendidikan Provinsi Kalbar itu lalu mengaitkan pemecatan dirinya dengan kasus suap anggota KPU RI Wahyu Setiawan terkait penentuan PAW DPR RI. Namun, Ia tak berani menyebut kalau pemecatannya mirip dengan kasus yang santer diberitakan akhir-akhir ini, dan lebih memilih menyerahkan kepada publik untuk memberikan penilaian.

“Lalu sekarang muncullah kasus Wahyu Setiawan, anggota KPU yang tersandung suap terkait PAW. Lalu masyarakat bertanya-tanya. Kok seperti itu, lalu bagaimana bapak dulu, kan sama. Nah itu kembali ke publiklah. Mau mengatakan sama atau tidak, itu terserah publik. Kalau ditanya apakah kasus ini mirip dengan kasus saya, saya tidak tahu. Terserah masyarakat menafsirkannya. Kejadian ini bukanlah rahasia umum, semua orang sudah mengetahuinya,” imbuhnya.

Akim yang kini memilih berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia ini pun berharap agar kasus yang menimpanya ini dijadikan pelajaran oleh masyarakat. Ke depan, sambung Akim, aturan mengenai penetapan anggota DPR maupun proses PAW harus benar-benar ditegakkan.

Dirinya pun mengaku sudah ikhlas dengan keputusan DPP PDIP yang melakukan pemecatan terhadapnya. Akim juga merasa bahwa kasus pemecatannya sudah selesai dan tidak akan mengajukan gugatan terhadap kasus tersebut.

“Alangkah baiknya ini dijadikan pembelajaran politik. Ke depan, ini harus diselesaikan dari bawah. Sejak penetapan kemarin, ya dilihat betul-betul. Seperti apa cara menetapkan seseorang itu untuk menjadi anggota legislatif. Apakah Undang-Undang yang ada dibuat itu tidak usah dipakai, cukup menggunakan keputusan partai saja, atau bagaimana,” tukasnya.

“Silakanlah masyarakat yang berpikir. Kalau memang Undang-Undang dibuat tidak untuk dipakai, untuk apa dibuat. Undang-Undang Pemilu kan sudah jelas mengatur, termasuk proses PAW,” tandasnya. (NAJ)