SHARE
MADN: Peladang Bukan Penyebab Karhutla
Ilustrasi: Merdeka.com

PONTIANAK – Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis menolak anggapan yang menyatakan bahwa peladang merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dirinya menyebut, anggapan tersebut hanya pengambinghitaman semata karena sejatinya peristiwa karhutla yang terjadi saban tahun itu disebabkan oleh oknum korporasi yang tidak bertanggung jawab.

Yakobus turut membeberkan fakta atas penolakannya terhadap anggapan bahwa peladang sebagai pelaku utama karhutla. Ia berujar bahwa areal ladang di tiap tahun selalu mengalami penyusutuan, sementara area perkebunan mengalami perluasan.

Dengan luas lahan yang semakin menipis, kata Yakobus, jika benar peladang merupakan penyebab utama terjadinya karhutla, tentu dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh peladang justru semakin berkurang. Namun pada faktanya, peristiwa karhutla di tahun ini malah bertambah parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu membuktikan kalau peladang bukan aktor utama terjadinya karhutla.

“Areal kebakaran yang paling banyak menyebabkan kabut asap bukan di daerah lahan mineral, di mana peladang membuat areal untuk berladang. Tapi, di daerah gambut. Peladang jelas tidak mau berladang di lahan gambut karena tidak subur,” ujarnya saat dijumpai di Makodam XII Tanjungpura, Jumat (11/10/2019).

Yakobus tidak menampik kalau peladang masih berandil menyebabkan terjadinya karhutla. Ia juga menjelaskan bahwa peladang yang turut terlibat dalam menyebabkan terjadinya karhutla itu merupakan peladang yang tidak menjalankan prinsip kearifan lokal. Namun kata dia, persentasenya jelas sangat kecil mengingat semakin sempitnya areal ladang dan banyaknya masyarakat yang mulai meninggalkan pekerjaan tersebut.

“Seperti kata Pak Wiranto yang menuduh peladang penyebab karhutla. Saya kira itu pernyataan yang belum tentu betul. Ada pun, tapi tidak semua menyebabkan kabut asap. Ada beberapa, yaitu peladang yang tidak menjalankan prinsip-prinsip kearifan lokal. Karena apa, paling banyak mereka mampu punya lahan itu paling 2 hektar. Kebanyakan seperempat hektar, setengah hektar, paling banyak satu hektar. Itu pun kalau siklus lima tahun itu tidak pernah merusak hutan. Terbukti ratusan bahkan ribuan tahun,” terangnya.

Sekjen MADN ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap belum memberikan solusi atas pelarangan pembakaran yang selama ini dilakukan peladang. Mestinya, pelarangan tersebut juga dibarengi dengan solusi konkret seperti penerapan teknologi pada tanaman atau pemberian pupuk sebagai pengganti pupuk organik yang dihasilkan dari abu hasil pembakaran.

“Harus ada solusi bagi peladang. Misalnya seperti Cina yang dimekanisasi. Apakah ini kita contoh atau bisa juga kita terapkan teknologi. Kalau pun tidak, ya kita beri pengadaan pupuk atau siapkan pekerjaan lain bagi masyarakat kalau itu dilarang,” tukasnya.

Berkenaan dengan maraknya peristiwa karhutla beberapa waktu lalu, Yakobus menyarankan supaya pemerintah membentuk lembaga tersendiri yang khusus menangani karhutla. Pada kesempatan yang sama, dirinya juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur perusahaan harus bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di titik kordinat konsesinya. (NAJ)