SHARE
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Ilustrasi

PONTIANAK – Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan berakhir masa berlakunya pada 2019/2020. Dengan begitu, mulai tahun ajaran 2020/2021 nanti, semua sekolah dari berbagai jenjang diwajibkan menerapkan Kurikulum 2013 atau K13. 

Menjelang dimulainya penerapan K13 secara menyeluruh mulai tahun depan tampaknya masih menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Penerapan KTSP dinilai perlu diperpanjang karena Kurikulum 2013 dianggap belum bisa diterapkan lantaran keterbatasan infrastruktur pendukung. 

“Kalau memang tidak bisa diterapkan karena tidak memenuhi syarat, misalnya harus ada internet padahal di sana listrik saja tidak ada. Kan, tidak bisa diterapkan. Jadi lakukan saja secara bertahap,” ucap pengamat pendidikan Kalimantan Barat Dr. Aswandi saat ditemui di Rektorat Universitas Tanjungpura, Selasa (13/8/2019). 

Aswandi menyatakan bahwa pemerintah semestinya tidak perlu memaksakan penerapan K13 mulai tahun depan. Ia menyarankan supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap, sembari menyiapkan infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar. 

“Selama ini kita suka melakukan sesuatu secara sporadis, padahal mestinya dilakukan bertahap saja sambil memperbaiki atau menyiapkan. Kalau tidak mendukung, kan tidak juga bisa berjalan. Kebijakan itu tidak juga mesti dipaksakan. Kalau dipaksakan sementara hasilnya tidak efektif, untuk apa itu dijalankan. Keliru saya pikir pemerintah kalau memaksakan itu. Masa orang dipaksakan UTBK padahal barangnya tidak ada. Jangan diterapkan dululah,” tukasnya. 

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjungpura ini menjelaskan tentang awal mula kemunculan Kurikulum 2013. Ia berujar bahwa Kurikulum 2013 ini muncul secara tiba-tiba, bahkan tanpa melakukan evaluasi terhadap penerapan kurikulum sebelumnya. 

“Munculnya K13 tanpa mengevaluasi KTSP. Lalu tiba-tiba muncul saja K13 ini. Biasanya kalau kita melakukan suatu perubahan, kita sudah tahu yang sebelumnya tidak bagus. Nah, K13 ini tiba-tiba saja muncul tanpa ada evaluasi karena menterinya ganti,” jelasnya.

Lebih lanjut Mantan Dekan FKIP Untan ini juga mengkritik budaya pendidikan di Indonesia yang kerap meniru mentah-mentah pola pendidikan di luar negeri. Padahal kata dia, tak semua pola pendidikan itu boleh ditiru karena harus disesuaikan terlebih dahulu dengan model pendidikan di dalam negeri. 

“Ini seperti orang latah. Mentang-mentang pendidikan orang di luar bagus, lalu mencontoh. Macam Finlandia itu, kan sekarang pendidikannya paling bagus. Nah, jangan mentang-mentang pendidikan mereka bagus, lalu kita main tiru-tiru begitu saja. Tidak bisa. Mereka di sana tidak ada PR karena belajarnya tuntas. Kalau kita, sering tugasnya tidak tuntas makanya masih perlu PR,” pungkasnya. (NAJ)