SHARE
KPU Jelaskan Kendala Pemberian Santunan Kepada Keluarga Korban Petugas Pemilu

SUNGAI RAYA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami kendala dalam menyalurkan santunan kepada keluarga petugas Pemilu yang meninggal dan mengalami sakit saat bertugas. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi pihak keluarga sebelum diberi santunan ialah catatan kronologis tentang kematian atau sakitnya petugas Pemilu tersebut.

“Kami minta kronologisnya seperti apa. Karena, harus ada kronologis yang memang menyatakan beliau meninggal atau sakit disebabkan dalam menjalankan tugas. Kita ini khawatir juga ada orang yang memang bukan dalam masa tugas dianggap dalam masa tugas karena mendengar ada santunan,” ujar Komisioner KPU Kubu Raya Syarifah Nuraini saat ditemui di Kantor KPU Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto, Selasa (14/5/2019). 

Syarifah menambahkan bahwa catatan kronologis tersebut juga mesti dilengkapi dengan dokumen lainnya. Adapun dokumen yang mesti dilampirkan antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan surat kematian.

“Berkas lain yang harus dipenuhi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, surat kematian, baik itu dari RS ataupun dari pemerintahan desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar meninggal di tanggal sekian lokasinya dimana dan dalam keadaan apa,” timpalnya. 

Dalam kesempatan itu, Syarifah juga menerangkan total nominal santunan yang bakal diterima oleh keluarga petugas Pemilu. Korban meninggal dikatakannya akan memperoleh santunan sebesar Rp36 juta, sedangkan yang sakit santunan yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi korban. Santunan ini, lanjut dia juga akan ditransfer langsung oleh KPU RI. 

“Khusus untuk korban yang meninggal, ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar Rp36 juta yang ditransfer langsung ke rekening oleh KPU RI. Untuk korban yang sakit akan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi yang bersangkutan,” tuturnya. 

Sementara itu, sampai dengan hari Selasa (14/5/2019) ini terdapat 9 korban yang laporannya sudah diterima KPU Kubu Raya. Sembilan korban itu belum termasuk Sulik, Ketua PPS di Desa Sungai Besar, Kecamatan Batu Ampar yang meninggal dunia pada Minggu (12/5/2019) lalu. 

“Kalau untuk status Pak Sulik, kami belum bisa memastikan. Sementara ini urus data yang sudah masuk dan dalam tahap melengkapi berkas yang kurang,” tutupnya. (NAJ)