SHARE
Ketua DPRD Pontianak Minta Pembangunan JPO Dikaji Ulang
JPO tengah dalam proses pembangunan. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin meminta Pemerintah Kota Pontianak mengkaji ulang pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang saat ini tengah dibangun di atas Jalan Ahmad Yani Pontianak. Pria yang akrab disapa Bang Satar memperkirakan JPO yang berlokasi di depan persekolahan Lembaga Kesejahteraan Ibu dan Anak (LKIA) itu akan bernasib sama seperti JPO di depan Ayani Mega Mal, yang tak terlalu bermanfaat bagi pejalan kaki.

“Jembatan Penyeberangan Orang itu kalau bisa dikaji ulang itu. Masa buat jembatan tidak ada orang lewat. Haltenya tidak ada. Itu betul-betul dikajilah. Kalau bisa disetopkan dulu tuh. Kami akan panggil dinas terkait untuk mempertanyakan terkait JPO yang dibuat. Itu buat JPO, haltenya mana? Yang kemarin dibuat saja tidak ada orang lewat. Lalu ini dibuat mana ada orang lewat,” kata Satarudin di Gedung DPRD Kota Pontianak, Jumat (15/11/2019).

Politikus PDI Perjuangan itu menduga, pembangunan JPO itu hanya untuk kepentingan iklan semata. Karenanya, dalam waktu dekat Ia akan memanggil SKPD terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai JPO tersebut. Satar juga tidak segan-segan untuk meminta Wali Kota Pontianak untuk membatalkan pembangunan JPO tersebut, jika peruntukannya tidak sesuai dengan kajian akademis.

“Nampaknya untuk iklan tuh. Dikelabui lewat JPO. Kami akan panggil dinas terkait. Kalau itu tidak sesuai peruntukannya, kami minta itu dihentikan. Ini kan Jalan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani itu harus bebas dari JPO-JPO. Kalau tidak salah saya ada 3 lagi itu. Kalau tak sesuai, saya minta wali kota batalkan pembangunannya,” tegas Satar.

Menanggapi pernyataan Satarudin, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pengkajian JPO sudah dilakukan sejak tahun 2016 silam. Ia menuturkan, letak JPO yang saat ini dibangun sangat strategis karena berdekatan dengan sekolah dan perkantoran.

“Kalau dilihat titik itu penting karena di situ banyak sekolah. Ada SMK, SMP, ada perkantoran,” ungkapnya.

Edi menambahkan pembangunan JPO tersebut sama sekali tidak merugikan Pemkot Pontianak. Sebab, anggaran pembangunan JPO senilai Rp1,4 milyar itu tidak berasal dari anggaran daerah, melainkan dibangun dengan menggunakan dana dari investor. (NAJ)