SHARE
Kapolda Kalbar Irjen Pol H. Didi Haryono menandatangani MoU dengan GAPKI Kalimantan Barat. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol H. Didi Haryono memproyeksikan Provinsi Kalimantan Barat bebas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2020 mendatang. Dirinya pun mengiaskan proyeksi tersebut dengan istilah ‘Langit Harus Biru’.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan proyeksi tersebut, Kapolda mengundang para pemangku kepentingan untuk duduk bersama guna mencarikan solusi terhadap masalah karhutla. Beberapa pihak yang diundang antara lain Pemprov Kalbar, Bupati dan Wali Kota se-Kalbar, Kejati Kalbar, BPBD Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Lantamal XII Pontianak, Lanud Supadio, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), akademisi dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Tahun 2020 langit harus biru. Kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Alam tidak pernah berdusta. Jangan sampai anak cucu kita jadi korban hanya karena gara-gara kita lalai dalam menangani karhutla ini,” ujar Kapolda Kalbar ketika menyampaikan materi pada Focus Group Discussion ‘Penanganan Karhutla dan Solusinya’ di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (8/10/2019).

Didi menyebut, kalau kebakaran hutan dan lahan ini menyerupai bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahkan menurut dia, karhutla melampaui bahaya narkoba karena semua orang dipaksa menerima paparan asap yang timbul saat karhutla.

Berkenaan dengan kondisi karhutla yang begitu marak terjadi beberapa waktu lalu, Polda Kalbar telah melakukan penindakan terhadap para pelaku pembakaran. Ia menuturkan bahwa pihaknya sudah memproses 99 kasus karhutla dari total 29.500 hektare lahan yang terbakar di Kalbar. Dari jumlah kasus sebanyak itu, 34 kasus di antaranya melibatkan perusahaan dan 65 kasus lainnya perorangan.

“Dari 328 ribu hektare lahan yang terbakar, 29.500 hektare itu ada di Kalbar. Ada 30 sekian yang sudah tahap satu di kejaksaan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Adapun rekomendasi-rekomendasi itu sebagai berikut.

1. Tidak mengumumkan kepada khalayak tentang prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG.
2. Pemerintah daerah harus menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku perorangan yang membakar lahan.
3. Menyiapkan tower air bagi perusahaan.
4. Pemberian reward kepada penjaga lahan dengan menggunakan dana CSR.
5. Pemerintah daerah harus membuat UMKM bagi petani.
6. Berikan pengetahuan terkait karhutla kepada pelajar. (NAJ)