SHARE
Gubernur Kalbar Berang, Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembakar Lahan
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji berang. Gara-gara kabut asap yang kian pekat, orang nomor wahid di provinsi ini mengancam akan mencabut izin perusahaan yang terbukti bakar lahan di konsesi mereka.

Penegasan itu disampaikan Sutarmidji dalam rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersama Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pontianak, Senin (12/8/2019). Rakor juga menghadirkan delegasi pimpinan 94 perusahaan yang terindikasi membakar lahan di kawasan konsesi mereka. Para bupati dan OPD terkait se-Kalbar juga hadir.

“94 perusahaan ini terdiri dari 56 perkebunan, 38 Hutan Tanam Industri. Mereka kita panggil karena di sekitar kawasan konsesi yang mereka kelola terdapat titik api,” kata Sutarmidji.

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari maraknya pembakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalbar. Sebelumnya, Sutarmidji menyatakan pihaknya akan memanggil perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan.

“Yang paling banyak titik api di konsensi dia, kita minta tindak secara hukum baik pidana maupun perdata. Kalau perlu cabut izin semuanya. Kita serius dalam hal ini. Kita tidak main-main, dan saya minta mereka punya komitmen untuk mengatasi karhutla,” tegasnya.

Dalam pemanggilan tersebut, katanya, Pemprov Kalbar akan meminta klarifikasi dari pihak perusahaan terkait titik panas yang terpantau di perusahaannya.

“Jika mereka ingin mengklarifikasi, kita berikan kesempatan untuk membela diri, karena kita sudah mendapatkan titik koordinat titik panas dari pantauan Lapan dan titik panas itu terindikasi berada di sekitar sejumlah perusahaan,” katanya.

Dia menegaskan, akan tegas terhadap aturan. Jika memang terbukti lahan itu sengaja dibakar, pihaknya akan membekukan izin perusahaannya.

Menurut Sutarmidji, jika kebakaran lahan terjadi dalam radius 2 kilometer di sekitar perusahaan, maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk memadamkan apinya.

“Setelah pertemuan ini, kita akan berikan perusahaan-perusahaan ini kesempatan untuk mengklarifikasi dalam waktu 3×24 jam dan akan kita dengar alasan mereka. Jangan enak saja membakar lahan, yang repot kita, karena yang sakit masyarakat akibat udara tak sehat,” tuturnya.

Sebagai gubernur, dirinya tidak akan melihat perusahaan itu milik siapa. Karena tindakan yang akan diberikannya berlaku untuk semua perusahaan yang terbukti berbuat salah.

Untuk saat ini ada beberapa perusahaan yang akan disegel dari Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, guna menghentikan kegiatannya dan melihat progres perusahaan terkait karhutla tersebut.

Ia meminta dilakukan audit terkait perlengkapan kebakaran yang dimiliki perusahaan. “Saya minta peralatan untuk kebakaran harus ada, harus diaudit. Saya tugaskan dari lingkungan hidup. Sewaktu-waktu saya akan kunjungi perusahaannya secara acak. Jangan lagi ada kebakaran lahan setiap tahunnya. Ini kejadian terakhir kali,” pungkasnya. (*/R-1)