SHARE
Front Mahasiswa Muslim Kalimantan Barat Dukung Revisi UU KPK
Caption: Koordinator aksi Ismail tampak berorasi di hadapan massa yang mendukung revisi UU KPK. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Puluhan mahasiswa muslim yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Muslim Kalimantan Barat (FMMKB) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Digulis Pontianak, Senin (16/9/2019) sore. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam rangka mendukung revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksi tersebut, tampak beberapa orang saling bergantian berorasi menyuarakan aspirasinya. Sembari membawa bendera merah putih, massa juga tampak membawa spanduk bertuliskan dukungan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut.

Koordinator aksi Ismail mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan guna mendukung poin-poin yang disetujui Presiden RI terhadap usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui, dari beberapa poin usulan DPR, Presiden Jokowi hanya menyetujui tiga poin, di antaranya tentang keberadaan dewan pengawas, penerbitan SP3 maksimal dua tahun dan pegawai KPK yang mesti merupakan ASN.

“Kita dukung sesuai dengan arahan Presiden karena memang ada beberapa poin yang disetujui Presiden, tapi ada juga yang tidak beliau setujui. Nah, kita dukung itu dalam rangka untuk sama-sama kita mengawal bahwasanya kita yakinkan pemerintah kalau KPK tetap menjadi lembaga yang memberantas korupsi di negara ini. Karena, sepanjang sejarah KPK itu satu-satunya lembaga yang berani memberantas korupsi secara besar-besaran,” ujarnya saat diwawancarai di Bundaran Digulis Pontianak.

Dalam melancarkan aksinya, massa juga menegaskan sikapnya mendukung komisioner KPK yang baru saja terpilih untuk menggawangi lembaga anti rasuah tersebut pada periode 2019-2023. Karenanya, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap komisioner KPK yang baru ini karena proses pemilihan mereka sudah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ada juga katanya komisioner yang terpilih sekarang hanya titipan pemerintah, itu juga kita tepis. Kita menolak itu karena mekanisme penjaringan atau perekrutan sampai terpilihnya komisioner KPK yang baru ini sudah sesuai prosedur,” timpal Ismail.

Sebelum mengakhiri aksinya, massa juga sempat mengutarakan niat untuk kembali mengulang aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih banyak. Aksi yang mendapat pengawalan dari personel Kepolisian Resor Kota Pontianak itu pun ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap sebagai berikut.

1. Mendukung Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan Presiden.
2. Mendukung Komisioner KPK Terpilih periode 2019-2023.
3. Mendukung sepenuhnya KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4. Mengajak semua elemen masyarakat, untuk bersama-sama mengawal dan mendukung sepenuhnya KPK dalam melaksanakan tugasnya. (NAJ)