SHARE
Defisit APBD Masih Bersifat Potensi

PONTIANAK – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalimantan Barat (Kalbar) Samuel menegaskan defisit APBD tahun 2018 sebanyak Rp400 miliar masih bersifat potensi.

“Tahun anggaran belum berakhir. Jadi belum dikatakan defisit maupun surplus,” kata Samuel di Pontianak, Selasa (24/7/2018).

Kendati begitu, Samuel menuturkan Pemprov Kalbar tetap melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menekan potensi defisit. Seperti menunda kegiatan yang bukan prioritas atau mengurangi belanja penunjang seperti perjalanan dinas dan kegiatan studi banding.

“Selain itu kita juga menghemat rapat-rapat yang biasa dijadwalkan sampai tiga kali bisa dikurangi karena di situ biasanya ada sewa tempat dan konsumsi,” jelas Samuel.

Selanjutnya, program bebas denda pajak dan biaya balik nama juga merupakan upaya mereka dalam meningkatkan pendapatan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengupgrade database kendaraan di Kalbar. Selain itu, juga akan membantu BPKPD dalam melakukan penghapusan data kendaraan yang sudah 10 tahun tapi tidak membayar pajak.

“Dengan pendapatan ini juga bisa menghapus defisit. Makanya memang belum final sehingga tadi yang saya sampaikan mau defisit atau surplus akhir tahun,” terangnya.

Dia mengakui, selain mengurangi kegiatan dan melakukan program bebas balik nama serta denda pajak, pengurangan dana pagu oleh SKPD sebesar 30 persen memang diberlakukan. Akan tetapi, Samuel mengatakan hal tersebut masih merupakan perhitungan awal.

“Itu perhitungan awal, bisa jadi dalam perjalanan tidak sebesar itu, dan tidak mengganggu kegiatan utama. Di SKPD itu ada anggaran yang memang pada awalnya sudah disusun tapi dalam perjalannya bisa dievaluasi. Jadi yang masih bisa dihemat ya dihemat,” beber Samuel.

Samuel menjelaskan penyebab utama terjadinya peluang defisit ini adalah belanja gaji. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menambah komponen dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Tahun sebelumnya, pemberian THR hanya berdasarkan gaji pokok. Tapi tahun ini, ada penambahan tinjauan kinerja dan gaji 13.

“Semua daerah mengalami kekurangan anggaran untuk membayar THR. Sampai Wali Kota Surabaya ngomel-ngomel. Tapi karena ini perintah dari kementerian dan sudah ada PPnya kita tetap mengikuti. Dalam perintahnya itu bisa menggeser anggaran yang tidak prioritas,” paparnya.

“Ke depan untuk tahun 2019 belanja gaji itu sudah kita masukkan ke rancangan APBD. Dan saya yakin potensi defisit tahun ini akan hilang,” pungkas Samuel. (NAN)