SHARE
Bokar Bersih untuk Jantung Ekonomi Warga
Lahan perkebunan warga di Desa Tanjung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu yang berdampingan dengan Kawasan Ekosistem Muller. Foto: R-1/kalbarupdates.com

PONTIANAK – Bahan olah karet (Bokar) Bersih adalah sebuah gerakan nasional yang sudah dicanangkan pemerintah sejak 2008. Siapa sangka, gerakan ini ternyata masih ada sampai sekarang. Bahkan menyasar hingga ke kampung-kampung, jauh di pedalaman Kalimantan Barat (Kalbar).

Ini sangat beralasan. Sebab, Kalbar adalah salah satu provinsi penghasil karet alam di Indonesia. Selain berladang, mayoritas warga pedalaman menggantungkan hidupnya dari karet. Hampir setiap keluarga memiliki lahan karet dengan luasan rata-rata sekitar dua hektar.

Sayangnya, potensi besar itu tidak dikelola dengan baik. Bahan olah karet yang dihasilkan umumnya berkualitas rendah. Hal ini diperparah dengan sistem pemasaran yang belum efisien. Dari sinilah pemerintah kemudian mencanangkan Gerakan Nasional Bokar Bersih (GNBB).

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat turut menyokong gerakan tersebut. Tak terkecuali WWF-Indonesia. Pendampingan dilakukan di tingkat tapak. Namun ada kajian ilmiah yang melatarinya. Kajian-kajian itu meliputi berbagai aspek, baik sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.

“Kita mendukung gerakan itu dan mengimplementasikannya di lapangan. Apalagi hasil kajian selalu mengamanatkan pentingnya mengedepankan penguatan ekonomi masyarakat. Asumsinya, jika perekonomian warga melemah, dampaknya bisa menjalar ke aspek sosial budaya hingga lingkungan,” kata Uray Muhammad Hasbi, Muller Schwaner Arut Belantikan Landscape Coordinator Kalimantan Barat WWF-Indonesia.

Merujuk pada kajian di atas, kata Hasbi, sangat pentingnya membangun perekonomian warga agar mereka bisa hidup mandiri tanpa harus merusak lingkungan. Bahkan mereka bisa berperan memperbaiki kerusakan hutan di sekitar desa.

Bokar Bersih

Bokar Bersih untuk Jantung Ekonomi Warga
Inilah hasil dari pendampingan dengan menggunakan sistem penjaminan mutu bahan olah karet bersih. Foto: R-1/kalbarupdates.com

Seperti biasa, Muller Schwaner Arut Belantikan (MSA) Landscape WWF-Indonesia merancang sebuah rencana dengan matang di setiap wilayah target. Ini dimaksudkan agar program yang akan bergulir dapat bermanfaat bagi warga. Pilihannya adalah Internal Control System (ICS) Bahan Olah Karet (Bokar) Bersih.

ICS merupakan sebuah pendekatan penjaminan mutu yang melibatkan semua petani di dalam sebuah kelompok. Prosesnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip transparansi. Prinsip dasar dari pengembangan ICS ini adalah memfasilitasi kelompok petani kecil agar menghasilkan produk berkualitas, sesuai standar, dan akhirnya bisa mendapatkan penjaminan (sertifikasi), baik dari lembaga sertifikasi pihak ketiga maupun komunitas.

Program tersebut bergulir di lima desa di Kalbar sepanjang 2014-2019. Kelima desa itu meliputi Desa Tanjung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu; Desa Kayong Utara dan Kayong Hulu di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang; Desa Sungai Segak, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang; dan Desa Kayu Bunga, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi.

“Sebelum pendampingan, kita bersosialisasi. Ada kontrak kerja sama dengan pemerintah desa. Selanjutnya perwakilan kelompok tani diajak terlebih dahulu berkunjung ke satu tempat. Ini dimaksudkan untuk membuka cakrawala pandang mereka terhadap sesuatu,” kata Hasbi.

Dalam proses sosialisasi ini peserta diberikan sedikit pemahaman bagaimana metode meningkatkan jaminan mutu karet. Tentu dengan pedoman regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah.

Regulasi dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR) dan  PERGUB_Kalbar No 85 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet Bersih dan Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan di Provinsi Kalimantan Barat.

Di Desa Tanjung misalnya, perwakilan kaum tani setempat diajak ke Desa Pana, Kabupaten Sanggau. Di sana mereka dapat melihat pengelolaan karet yang sudah menerapkan standar mutu sesuai ICS.

Hasbi menjelaskan bahwa Desa Tanjung memiliki potensi karet yang cukup besar. Desa ini mampu memproduksi karet dari penduduk sebanyak sembilan ton lebih setiap bulannya. Hanya saja mutu karetnya belum maksimal sehingga harganya pun cenderung murah. Ini juga terjadi di desa-desa dampingan lainnya.

Beranjak dari fakta tersebut, maka dilakukanlah pelatihan ICS sebagai sarana untuk mendapatkan mutu karet yang lebih baik dan harga yang baik pula. Syarat dari sertifikasi kelompok petani kecil adalah unit usaha tani yang umumnya dikelola oleh tenaga kerja keluarga. Hanya saja pendapatan usaha tani tidak cukup untuk membayar biaya sertifikasi.

Begitu pula dengan keseragaman anggota kelompok petani, baik geografis, sistem produksi, ukuran kepemilikan lahan, dan sistem pemasaran. Biasanya, petani skala menengah juga bisa menjadi anggota kelompok dengan persetujuan kelompok dan diinspeksi oleh lembaga sertifikasi organik.

Dalam mengembangkan ICS, kata Hasbi, petani harus terbiasa dalam kerja organisasi dan mencatat atau mendokumentasikan semua kegiatan terkait usaha taninya. Mulai dari proses produksi, sampai pasca-panen. Selain berorganisasi dan mencatat, petani juga harus menyepakati dan memenuhi standar organik yang telah disusun bersama, serta bersedia menerima sanksi bila terjadi ketidaksesuaian dengan standar tersebut.

Beranjak dari semua rangkaian itu, jelas Hasbi, dibentuklah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan ini berfungsi melaksanakan ICS yang sudah disepakati oleh anggotanya. Melalui kesepakatan dengan desa, dikucurkanlah dana awal yang bersumber dari desa dan PUAP (Pendanaan Usaha Anggota Pertanian). Dana itu menjadi modal Gapoktan untuk membeli Bokar Bersih yang dikumpulkan oleh anggota sesuai dengan standar mutu yang sudah disepakati dalam ICS.

Bahkan, semua desa menyambut positif mekanisme ini. Desa Kayong Utara, Kayong Hulu, Sungai Segak, dan Desa Kayu Bunga juga bersepakat membuat Gapoktan. Kelak, lembaga itu akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des). Secara teknis, lembaga ini akan menampung karet petani sebelum dijual langsung ke pabrik.

Jalan panjang pendampingan kaum tani di lima desa di Kalbar ini telah menorehkan sejumlah catatan penting. Di antaranya kemandirian ekonomi warga dapat bersimbiosis dengan kelestarian hutan di sekitar desa. “Jika perekonomian warga beranjak mapan, mereka tentu tak akan lagi bersusah payah masuk hutan sekadar menyambung asap dapur rumah tangganya,” kata Hasbi.

Kemandirian ekonomi dimaksud, berpangkal dari ICS Bokar Bersih. Penerapan sistem penjaminan mutu karet, selaras dengan harga jual di pasaran. Karet berkualitas, harga pun melesat. (R-1)