SHARE
Belasan Tahun Menanti Sertifikat Tanah
Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kubu Raya Eryani menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada warga transmigran. Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK– Sebanyak 4.170 lembar sertifikat tanah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada warga transmigran di 7 desa di Kubu Raya. Tujuh desa tersebut antara lain Desa Sungai Radak I, Sungai Radak II, Sungai Radak Baru, Permata, Terentang Hulu, Teluk Pakedai Hulu dan Desa Dabung.

Direktur Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK) Marsel D’Loddo yang sedari awal memperjuangkan sertifikat tanah bagi warga transmigran tampak tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Setelah berjuang bertahun-tahun dengan segala problematika yang dialami, Marsel mengaku sangat puas atas jerih payah yang dilakukan. 

“Perjuangan untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti hak pemilikan lahan transmigrasi itu suatu perjuangan panjang di Kubu Raya karena memang dinamika di masyarakat, kemudian peraturan yang juga banyak yang overlap sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang sampai belasan tahun bahkan ada yang sampai mendekati 20 tahun,” ujarnya saat ditemui di Hotel 95 Pontianak, Kamis (18/7/2019). 

Marsel mengatakan bahwa tidak mudah bagi warga transmigran untuk memperoleh sertifikat hak milik. Pasalnya, lahan-lahan yang dimiliki warga transmigran saat ini masih berstatus HPL (hak pengelolaan lahan) sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubahnya menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik). 

“Kesulitan utama sebetulnya ketentuan tentang transmigrasi untuk mendapatkan sertifikat hak milik harus melalui HPL. Sementara hak pengelolaan lahan atau HPL itu sangat rumit sehingga itu yang menjadi kendala terbesar selama ini,” katanya.

Menurut Marsel, terbitnya sertifikat hak milik bagi warga transmigran ini merupakan buah perjuangan dari sejumlah pihak di antaranya PATRI (Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia) Kubu Raya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, adanya program reforma agraria yang merupakan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo diakui Marsel sangat meringankan pihaknya dalam mengupayakan terbitnya sertifikat warga transmigran. 

“Supaya tidak terhambat dengan aturan itu, maka ada upaya untuk mencari terobosan dengan aturan-aturan yang memungkinkan untuk keluar dari HPL dan kita dijadikan uji coba dari Dirjen PKT (Pengembangan Kawasan Transmigrasi) Kementerian Desa dan PDT. Dengan perjuangan mereka, akhirnya bisa jalan sekalian juga memanfaatkan reforma agraria dalam program nawacita. Ini bukan hanya peran YSDK, tetapi juga teman-teman dari dinas, PATRI dan beberapa pihak kita bersama-sama secara sinergis melakukan advokasi, pendampingan dan fasilitasi bersama dengan BPN bahkan sampai dengan kementerian di Jakarta,” jelasnya. 

Di tempat yang sama, Ketua DPC PATRI Kubu Raya Edi Suhairul mengatakan bahwa keinginan memiliki sertifikat hak milik memang sudah lama diidam-idamkan oleh warga transmigran. Ia juga menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi lahan transmigrasi ini dilakukan dengan validasi data oleh Disnakertrans dan BPN, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Lebih lanjut Edi menerangkan bahwa sebetulnya sertifikat yang ditargetkan pihaknya berjumlah 4.720 lembar. Namun, karena masih terdapat warga yang ragu dan belum berminat mendaftarkan tanah yang dikelolanya, jumlah yang ditargetkan tersebut tidak berhasil dicapai.

“Ada 4.170 dari 4.720 yang sebetulnya kita targetkan. Sisanya karena ada yang belum berminat. Mungkin mereka merasa skeptis, mereka ragu-ragu untuk daftar. Tetapi, akan tetap kita perjuangkan di tahap berikutnya,” imbuhnya. 

Sementara itu, salah satu penerima sertifikat tanah Sriyono mengaku bersyukur atas terbitnya sertifikat ini. Warga Desa Permata, Kecamatan Terentang ini mengaku mesti menunggu selama 7 tahun untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut. 

“Saya penempatan transmigrasinya tahun 2012. Tujuh tahun baru dapat SHM, ya bersyukur sekalilah,” pungkasnya.(NAJ)