SHARE
Anggota DPR RI Dapil Kalbar Berang Terhadap Kinerja PLN
Sumber : www.suaramerdeka.com/

PONTIANAK-Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat Maman Abdurrahman berang terhadap kinerja PLN. Maman meluapkan kemarahannya usai mendengar pemaparan Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan, Machnizon saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Kamis (1/11/2018).

Data disampaikan PLN dinilai Maman kontradiktif dengan kenyataan di lapangan. Maman menilai data tersebut hanya untuk menutupi buruknya kinerja PLN.

“Yang bapak sampaikan tadi, ada 1400-an desa yang sudah teraliri listrik oleh PLN. Yang non PLN kurang lebih 600 desa. Yang saya bingung, setiap saya turun ke daerah pemilihan di pedalaman itu semuanya komplain masalah listrik pak. Ini agak aneh. Jadi, kontradiktif dengan kenyataan yang ada,” ujar Maman di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (1/11/2018).

Maman Abdurrahman menegaskan bahwa listrik di Kalimantan Barat merupakan persoalan serius. Oleh karenanya, ia tidak mau bermain-main dalam menyelesaikan masalah usang tersebut.

“Untuk masalah listrik ini saya tidak main-main pak. Karena masalah listrik ini udah dari tahun ke tahun. Dari saya kecil hingga umur saya 37 tahun sekarang masalahnya masih soal listrik,” tegas Maman.

Selaku wakil rakyat yang membidangi urusan listrik, Maman merasa wajar memarahi PLN atas kinerja buruknya.
“Poin sederhananya, kami tidak mau tau. Besok, tolong jelaskan kepada kami mengapa listrik masih susah. Sederhananya seperti itu. Lebih baik saya memarahi bapak daripada saya dimarahi masyarakat,” tandasnya.

Kemarahan Maman juga diikuti oleh anggota DPR RI dapil Kalbar lainnya, Katherine Oendoen. Anggota fraksi Gerindra ini mengatakan data PLN yang menunjukkan 85 persen wilayah Kalbar telah dialiri listrik bertolak belakang dengan fakta yang ada.

“Tadi bapak katakan di Kalbar ini sudah teraliri listrik 85 persen. Tapi kenyataannya selama saya masuk kampung banyak desa dan dusun yang belum terpasang listrik,” ucapnya.

Katherine melanjutkan dirinya pernah menemukan tiang listrik yang berasal dari kayu. Di daerah tersebut, terangnya masyarakat dimintai oleh PLN untuk membayar Rp7 juta per keluarga untuk satu tiang listrik.

Hal itu menurut Katherine tidak masuk akal. Ia mengaku pernah menanyakan kepada Direktur Utama PLN tentang harga tiang listrik. Dirut PLN, sambungnya menjawab harga per satu tiang listrik hanya 2 juta rupiah.

“Saya pernah menemukan tiang listrik itu dari batang kayu dan masyarakat di sana diminta membayar Rp7 juta per KK. Itu kan gak masuk akal. Saya sudah tanya Pak Sofyan Basir (Direktur Utama PLN) harganya itu hanya Rp2 juta lebih,” tandasnya.

Usai dikritik tajam, pihak PLN bungkam dan sama sekali tidak melakukan pembelaan. Bahkan, pihak PLN tidak terlihat di ruang saji Kantor Gubernur Kalbar ketika rombongan melakukan santap siang bersama seusai acara. (NAJ)