SHARE
AJI Pontianak Tolak Revisi UU KPK
Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang KPK di Tugu Digilis Untan Pontianak, Jumat (13/9/2019). Foto: Dok AJI Pontianak

PONTIANAK– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala upaya yang bertujuan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tegas itu diutarakan AJI Pontianak menyusul adanya upaya pelemahan KPK melalui usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Dalam sidang paripurna di DPR RI tanggal 5 September 2019 lalu, seluruh fraksi menyetujui usulan revisi tersebut. Usulan revisi ini sebenarnya bukan kali pertama. Pada tahun 2015 lalu, gerakan serupa juga sempat muncul, namun kandas setelah mendapat penolakan kuat dari publik.

Ketua AJI Pontianak Dian Lestari lantas mengurai sejumlah pasal yang berpotensi melemahkan KPK jika usulan revisi UU KPK benar-benar disetujui. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain; pegawai KPK dimasukkan dalam kategori ASN; penyelidikan yang harus disetujui Dewan Pengawas; pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih DPR; serta tak boleh memiliki penyidik independen.

“Jika pegawai KPK berubah status menjadi ASN, maka akan mengancam independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan. Secara otomatis mengancam independensi KPK. Lalu, penyelidikan yang harus disetujui Dewan Pengawas, seperti yang diatur dalam RUU,” ujar Dian sebagaimana siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (13/9/2019). 

“Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahun. Hal ini akan mengebiri satu di antara kewenangan KPK yang selama ini cukup efektif menjerat koruptor melalui operasi tangkap tangan atau OTT. RUU dimaksud juga membatasi penyelidik KPK berasal dari Polri, sedangkan penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS. Ini akan menutup pintu bagi KPK untuk merekrut penyelidik independen, yang selama ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemberantasan korupsi,” sambungnya. 

Dian menuturkan bahwa potensi melemahnya KPK tidak akan terelakkan jika revisi UU ini benar-benar disetujui. Karena itulah, AJI Pontianak merasa terpanggil untuk membantu KPK mengatasi ancaman melalui revisi Undang-Undang KPK. Terlebih, gerakan pemberantasan korupsi juga menjadi mandat organisasi, yang termuat dalam pasal 10 Anggaran Dasar AJI. Berkenaan dengan revisi UU KPK ini, Dian menyatakan bahwa sikap AJI Pontianak sebagai berikut:

1. Menolak upaya DPR RI untuk merevisi Undang-Undang KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

2. AJI Pontianak akan terus mengampanyekan penolakan revisi Undang-Undang KPK bersama koalisi masyarakat sipil.

3. AJI Pontianak memandang revisi UU Tipikor dengan memperberat hukuman terhadap koruptor jauh lebih penting ketimbang revisi Undang-Undang KPK. (NAJ)