SHARE
A. L. Leysandri Sekda Kalbar
Ilustrasi

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melantik A. L. Leysandri sebagai Sekretariat Daerah (Sekda) Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kamis (20/6/2019).

Dalam sambutannya, Sutarmidji berpesan kepada A. L. Leysandri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu dianggapnya mendesak untuk segera dilakukan Sekda Kalbar mengingat banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di zona merah berdasarkan penilaian Ombudsman. 

“Sekda yang baru dilantik untuk meningkatkan layanan publik dengan baik, karena kita ini dari seluruh OPD masih banyak di zona merah. Zona hijau kalau tidak salah baru satu yaitu DPMPTSP,” ujarnya. 

Sutarmidji juga mengingatkan Sekda Kalbar untuk mementingkan transparansi dalam mengatur tata kelola pemerintahan. Pada kesempatan yang sama, Ia juga memberi peringatan kepada para kepala OPD untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan karena dirinya tidak akan segan-segan untuk melakukan pemecatan. 

“Transparansi program dan anggaran itu penting. Hindari penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran terutama yang rutin. Kalau masalah belanja modal lewat tender, tapi kalau rutin itu tidak boleh ada penyimpangan. OPD kalau ada temuan-temuan itu banyak dan signifikan, sudah kita akan ganti kepalanya. Kemungkinan minggu depan akan melantik eselon II, ada 14 atau 15 eselon yang bakal dilantik,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Kalbar yang baru saja dilantik A. L. Leysandri menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, sebagaimana perintah yang disampaikan gubernur. Mantan Sekda Sanggau ini menyampaikan sejumlah pesan kepada para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Saat ini harus diakui pemerintah provinsi Kalbar masih lemah dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik. Berdasarkan penilaian Ombudsman, kita masih D kemudian di laporan pemerintahan juga masih D sehingga memang harus banyak pembenahan,” tuturnya. 

“OPD harus mampu menerjemahkan visi misi yang diusung gubernur dan wakil gubernur serta menjalankan fungsinya dengan baik. Kepala OPD jangan lagi apatis dan menyerahkan setiap pekerjaan kepada kabid supaya berbagai program kerja yang ada bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (NAJ)