SHARE
11 BPC Hipmi se-Kalbar Cabut Mandat Ketua BPD Hipmi Kalbar
Konferensi Pers 11 BPC Hipmi Se-Kalimantan Barat di salah satu kedai kopi di Pontianak, Minggu (23/12/2018). Foto: NAJ/kalbarupdates.com

PONTIANAK-Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Barat (BPD Hipmi Kalbar) tengah bergejolak. Sebanyak 11 BPC (Badan Pengurus Cabang) se-Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Bengkayang, Singkawang, Ketapang dan Kayong Utara menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum BPD Hipmi Kalbar Denia Yuniarti Abdussamad.

Hal itu diketahui setelah 11 BPC tersebut menggelar konferensi pers di salah satu kedai kopi di Pontianak, Minggu (23/12/2018). Tak hanya pengurus BPC, sejumlah pengurus BPD Hipmi Kalbar dan dewan pembina juga turut hadir saat konferensi pers. 

Ketua Umum BPC Hipmi Sanggau Jerry Christie mengatakan munculnya mosi tidak percaya didasari oleh sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan Ketua BPD Hipmi Kalbar Denia Yuniarti Abdussamad. Beberapa pelanggaran yang disebutnya ialah ketidakmampuan Denia menyediakan sekretariat BPD Hipmi yang representatif dan perubahan struktur pengurus yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.

“Saudari Denia Abdussamad sebagai ketua umum tidak mampu menyediakan sekretariat BPD Hipmi yang representatif sebagai kewajiban dan amanah Musda dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi (PO) Nomor 011/ PO/HIPMI/IX/2017,” ujarnya.

Menurut Jerry, telah terjadi perubahan struktur pengurus tanpa melalui sistem dan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi organisasi antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi (PO) Nomor 03/PO/HIPMI/IX/2017, Peraturan Organisasi (PO) Nomor 04/PO/HIPMI/IX/2017, Peraturan Organisasi (PO) Nomor 08/PO/HIPMI/IX/2017, serta tata laksana, tata kelola dan prosedur umum organisasi yang berlaku.

Pelanggaran lain yang dilakukan Denia, sambung Jerry, yakni ketidakmampuan dalam menciptakan suasana harmonis antarpengurus. Dalam memimpin organisasi, Denia dikatakannya lebih mengedepankan manajemen konflik antar sesama pengurus. Selain itu, lanjut Jerry, Denia yang notabone sudah ditunjuk oleh BPP Hipmi sebagai penyalur dana KUR untuk daerah Kalimantan Barat diketahui tidak merealisasikan dana tersebut kepada 7 debitur.

“Adanya kerja sama antara BPP Hipmi dengan PT Artha Graha dalam proses penyaluran dana KUR sampai di tingkat BPD, yang mana sebagai bapak angkatnya untuk Kalimantan Barat adalah saudari Denia Yuniarti Abdussamad dimana dalam proses penyaluran telah dicairkan dana untuk 7 orang debitur. Tetapi, tidak ditemukan fakta bahwa dana tersebut benar-benar tersalurkan kepada debitur,” lanjutnya. 

Ketidakbecusan Denia dalam menyalurkan dana KUR ini bahkan berdampak secara nasional. Hal itu dibuktikan dengan sikap PT Artha Graha yang hingga detik ini belum mencabut penghentian program KUR. 

Tidak cukup sampai di situ, Denia Yuniarti Abdussamad juga dituding menjadi inisiator gerakan Munaslub (Musyawarah Luar Biasa) dengan melawan hasil keputusan Rakernas dan SDP II di Provinsi Banten. Hal tersebut dikatakan Jerry jelas-jelas mencoreng nama baik organisasi. 

“Saudari Denia selaku Ketua Umum BPD Hipmi Kalbar telah menjadi inisiator gerakan Munaslub dengan melawan hasil keputusan Rakernas dan SDP II di Provinsi Banten. Hal tersebut jelas telah mencoreng nama baik organisasi dan melanggar kode etik seperti yang tertuang dalam konstitusi organisasi Hipmi,” tukasnya. 

Lebih lanjut Jerry menerangkan bahwa mosi tidak percaya sudah diajukan dan diterima langsung oleh satu fungsionaris BPP Hipmi. Jerry menambahkan bahwa BPP Hipmi selaku pimpinan tertinggi organisasi yang nantinya akan menentukan nasib Denia Yuniarti Abdussamad. (NAJ)