SHARE

Pontianak – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PMII) Kota Pontianak secara tegas menolak revisi Undang-Undang
MD3. Revisi tersebut disinyalir bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
"Bahwa DPR, baik di tingkat pusat dan daerah akan ada pergeseran sistem yang
dibangun oleh DPR untuk menjauh dari kelompok masyarakat dengan cara anti kritik
dari masyarakat," ungkap Ketua PMII Abdul Wesi Ibrahim usai demostrasi di Bundaran
Digulis, Selasa (27/2/2018).
Dia menjelaskan bahwa di era reformasi saat ini, masyarakat bebas berekspresi dan
berpendapat sebagai pengawasan terhadap sistem pemerintahan.
"Dengan adanya revisi UU MD3, DPR bisa menangkap masyarakat yang mengkritisi
kinerja DPR dan Pemerintah yang bisa disalahgunakan oleh DPR. Ini bisa melanggar
asaz demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, para mahasiswa juga mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk
tidak menyetujui revisi UU MD3 tersebut. "Kita meminta Bapak Presiden Jokowi tidak
menandatangani revisi UU MD3 dan segera mengeluarkan Perpu Pengganti UU MD3,"
tegas Abdul Wesi.
Jika revisi tersebut tetap disetujui dan disahkan, rencananya para mahasiswa akan
melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh kota di Indonesia agar Undang-
Undang MD3 tidak disahkan.
"Kami seluruh mahasiswa berencana akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh
Indonesia jika pemerintah tetap mengesahkan UU MD3," tuturnya.
Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini berlanjut ke kantor DPR Kota
Pontianak dan Kantor DPR Provinsi Kalbar. (W-S)